Sibernas.com, Palembang-Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pasukan Hitam mendatangi Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), Jum’at (10/12/2021).
Kedatangan Aliansi Pasukan hitam tersebut untuk meminta kepada Pemprov Sumsel agar dapat Memilih Vaksin (merk Vaksin) sesuai dengan keinginan.
Kordinator Lapangan (Korlab) Aliansi Pasukan Hitam, Medi Susanto mengatakan, Kedatangan pihaknya ke Pemprov Sumsel untuk meminta kepada Gubernur Sumsel, H Hermam Deru agar pihaknya dapat memilih Vaksin (Merk vaksin) sesuai keinginan. “Kami menuntut Gubernur Sumsel terkait Hak Asasi dalam memutuskan memilih untuk divaksin dan merk vaksin sesuai dengan keinginan atau tidak langsung dipilihkan oleh pihak Puskesmas,” katanya
Lanjutnya, selain itu pihaknya juga meminta hak untuk dilayani secara administratif dalam pelayanan publik tanpa persyaratan vaksin. “Penrpov Sumsel juga tidak boleh memaksa agar masyarakat Sumsel untuk melakukan Vaksinasi. Jika ada masyarakat yang sakit dan tidak bisa melaksanakan Vaksin, tidak mungkin dia dipaksa untuk melaksanakan Vaksinasi,” ujar Medi
Medi mengungkapkan, Aliansi Pasukan Hitam Juga Meminta Usut tuntas dugaan KKN yang di duga dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). “Kami minta hal ini diusut dengan tuntas karena Pemerintah itu tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya sendiri,” ungkapnya
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan Vaksinasi itu adalah hak dari Masyakarat Indonesia untuk melakukan Vaksinasi. “Itu adalah Hak Masyarakat Indonesia untuk melakukan Vaksinasi, jika mereka tidak melakukan Vaksinasi bisa saja merugikan yang sudah melakukan Vaksinasi karena tidak Hard Imunity di tempat keramaian,” katanya
Lebih lanjut diungkapkannya, mengenai permintaan Usut tuntas dugaan KKN yang di duga dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir atas dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) pihaknya tidak bisa berkomentar karena itu adaah wewenang Pemerintah Pusat. “Kalau masalah itu, saya tidak bisa berkomentar karena itu adalah wewenang pemerintah pusat, jadi saya tidak bisa berkomentar,” ungkap Deru
Reporter: Maulana
