BGN Kembalikan Rp160 Miliar Temuan BPK Sisa Rp35,8 Miliar

sibernas.com - Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana Rp160,37 miliar ke kas negara terkait temuan BPK atas laporan keuangan 2025, jumlah ini setara 81,75 persen dari total temuan Rp196,17 miliar.

Rincian Pengembalian Dana Hingga 21 Oktober 2026

Data pengembalian tercatat hingga 21 Oktober 2026 menunjukkan masih ada sisa sekitar Rp35,8 miliar yang belum dikembalikan, temuan BPK tertuang dalam Laporan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 tanggal 18 Mei 2026.

Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah menjelaskan temuan mencakup dua persoalan utama yakni rekening virtual account ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG serta ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran, dua kategori ini menjadi fokus penelusuran internal.

Rekening VA Ganda di 75 SPPG Terbukti

Dari 79 SPPG yang tercantum dalam laporan BPK, hasil penelusuran BGN menemukan 75 SPPG terbukti memiliki rekening ganda, saldo pada rekening tersebut telah ditarik dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp78,39 miliar, sementara empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan operasional.

BGN juga telah menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening-rekening VA ganda sebagai langkah pengendalian untuk mencegah penggunaan kembali, langkah ini penting untuk memutus potensi penyalahgunaan dana di tingkat satuan pelayanan, mitigasi risiko seperti ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel agar tata kelola anggaran lebih transparan.

Pengembalian Dana Ketidakpatuhan Anggaran

Selain rekening ganda, BGN telah mengembalikan dana sebesar Rp60,49 miliar terkait temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran, sehingga total akumulasi pengembalian dari dua kategori mencapai Rp160,37 miliar hingga 21 Oktober 2026, angka ini menunjukkan progres signifikan dalam tindak lanjut.

Penguatan Sistem Pengendalian Internal Jadi Fokus

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN Gustanty Dian Fitrilia menegaskan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi fokus pengawasan internal, setiap temuan perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sesuai ketentuan, pada saat sama perlu mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurutnya, BGN terus memperkuat sistem pengendalian intern dan memperbaiki tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, komitmen ini meliputi penertiban prosedur, penguatan SDM pengelola keuangan, serta digitalisasi monitoring rekening VA di seluruh SPPG.

Pengalaman redaksi sibernas.com melihat kasus rekening VA ganda bukan sekadar kesalahan administratif, tapi cermin lemahnya kontrol di level operasional yang mengelola dana makan bergizi, jika satu SPPG bisa membuka lebih dari satu rekening tanpa deteksi dini, potensi duplikasi pencairan dan inefisiensi sangat besar, penguatan sistem maker approval yang kini dinonaktifkan menjadi langkah korektif yang tepat.

Dampak Bagi Program Gizi Nasional dan Kepercayaan Publik

Program pemenuhan gizi menyangkut hajat hidup anak sekolah dan kelompok rentan, temuan Rp196,17 miliar tentu memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran, namun pengembalian 81,75 persen dalam waktu relatif cepat hingga Oktober 2026 menunjukkan itikad baik lembaga untuk transparan, sisa Rp35,8 miliar menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Analisis lebih jauh menunjukkan tata kelola keuangan BGN yang baru dibentuk masih dalam tahap penyesuaian, integrasi 79 SPPG di berbagai daerah dengan sistem rekening VA terpusat membutuhkan infrastruktur teknologi yang solid, tanpa dashboard real time, duplikasi rekening sulit terdeteksi, pelajaran ini penting untuk lembaga baru lain yang mengelola dana besar, baca juga mengapa tata kelola keuangan harus menjaga integritas sebagai perbandingan prinsip akuntabilitas.

Ke depan, BGN perlu membangun sistem early warning untuk setiap pembukaan rekening VA, verifikasi berlapis dengan bank mitra, serta audit internal rutin tiap triwulan, langkah pencegahan lebih murah daripada pengembalian dana setelah temuan BPK, selain itu publikasi progres tindak lanjut secara berkala akan meningkatkan transparansi dan mengurangi spekulasi negatif.

Penguatan literasi keuangan di tingkat SPPG juga krusial, banyak pengelola di daerah belum familiar dengan standar pertanggungjawaban APBN, pelatihan intensif dan SOP yang sederhana namun tegas akan membantu, untuk pemahaman manajemen risiko keuangan yang lebih luas, simak cara analisis kesehatan keuangan dan potensi risiko yang bisa diadaptasi untuk tata kelola instansi publik.

Tetap pantau perkembangan tindak lanjut temuan BPK, pengembalian sisa Rp35,8 miliar, dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional hanya di sibernas.com agar Anda mendapat informasi terkini, akurat, dan mendalam seputar pengelolaan anggaran negara.