Ajukan Gugatan ke MK, Mahfud MD : Untuk Beri Pelajaran Berharga pada Generasi Mendatang
Sibernas.com, Jakarta,—-Pasca ditetapkannya hasil pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Rabu (20/3) yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dengan raihan kemenangan di 36 provinsi.
Langkah yang sama dengan Timnas AMIN, TPN Ganjar Mahfud juga akan menempuh jalan yang sama untuk menyikapi hasil Pemilu 2024 dengan melayangkan gugatan sengketa ke Makhamah Konstitusi (MK). Menurut rencana pasangan nomor urut 3 ini akan menggugat ke MK pada Jumat atau Sabtu (23/3/2024).
Ganjar Pranowo dalam jumpa pers mengatakan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 ke MK ini merupakan langkah untuk meluruskan demokrasi agar kembali ke aturan yang berlaku. Ganjar menegaskan pihaknya akan menerima apapun hasil keputusan MK, yang merupakan benteng terakhir penjaga demokrasi.
“Setelah pengumuman (KPU) tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Kami sudah menyiapkan tim hukum untuk segera mendaftarkan (gugatan ke Mahkamah Konstitusi) apakah besok atau Sabtu untuk kami menyampaikan seluruh yang ada untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya,” katanya.
Beberapa laporan dugaan kecurangan dari masyarakat ini mencakup keterlibatan aparat negara dari tingkat pusat hingga daerah dalam pemberian bantuan sosial yang sangat masif, hingga jumlah bantuan sosial yang dibagikan secara tiba-tiba menjelang pencoblosan surat suara.
Ganjar menilai ini momentum yang tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kredibilitasnya dan mengembalikan marwah demokrasi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama cawapres yang juga mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan gugatan hukum yang diajukan ke MK juga bertujuan memberi warisan pelajaran kepada generasi mendatang.
“Kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan dan duit. Lalu orang biasa yang hebat hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara,” ujarnya.
