Sibernas.com, NGANJUK – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan sebuah perspektif yang lebih luas dan jangka panjang dalam menilai kemajuan pembangunan nasional. Dalam pidatonya saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo menegaskan bahwa dampak sejati dari upaya pembangunan tidak dapat diukur dalam waktu singkat, melainkan harus dilihat melalui lensa waktu 10 hingga 20 tahun ke depan.
Ia secara khusus meminta generasi muda untuk menjadi saksi dan penilai terhadap pondasi yang sedang dibangun saat ini. "Masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat, lihat, lihat tanggal, lihat tahun, Saudara akan lihat, Saudara akan, pada saat itu Saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25 (2025), tahun 26 (2026) ini," ujar Prabowo, menyoroti pentingnya kesabaran dan visi strategis. Penilaian substansial, menurutnya, harus ditunda hingga dua dekade mendatang, di mana hasil nyata dari kebijakan fundamental saat ini akan terlihat jelas.
Prabowo menekankan bahwa fokus pemerintahannya adalah pada pembangunan yang bersifat mendasar dan kokoh, bukan sekadar pencapaian instan. Ia menguraikan serangkaian program strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, menjamin stabilitas, dan membuka jalan bagi kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup upaya masif dalam swasembada pangan, stabilisasi harga-harga komoditas esensial, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan institusi keuangan negara melalui dana kedaulatan.
Salah satu pilar utama yang disoroti adalah inisiatif swasembada pangan. Langkah ini, kata Prabowo, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan perut rakyat, tetapi juga merupakan manifestasi dari kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, Indonesia dapat lebih mandiri dalam menghadapi gejolak pasar global dan menjamin akses pangan yang stabil bagi seluruh penduduknya, sebuah prasyarat vital untuk pembangunan yang inklusif.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga gencar mengamankan stabilitas harga. Inflasi yang terkendali dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan keadilan ekonomi. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk melindungi rumah tangga dari tekanan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, Prabowo mengklaim bahwa jutaan peluang kerja telah berhasil diciptakan. Ini adalah indikator penting dari dinamisme ekonomi dan keberhasilan program-program pemerintah dalam mendorong investasi serta aktivitas produktif. Ketersediaan lapangan kerja yang luas tidak hanya mengurangi angka pengangguran tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian dari tingkat akar rumput.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti keberadaan Dana Kedaulatan Indonesia, yang dikenal sebagai Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sebagai instrumen vital untuk masa depan ekonomi bangsa. Lembaga ini memiliki mandat ambisius untuk mengelola aset negara dan menarik investasi strategis dari dalam maupun luar negeri. Keberadaan dana kedaulatan ini, menurut Prabowo, mencerminkan kematangan finansial Indonesia dan kemampuannya untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor strategis yang akan memberikan keuntungan jangka panjang.
Dengan bangga, Prabowo mengungkapkan bahwa aset yang dikelola oleh Dana Kedaulatan Indonesia kini telah mencapai angka fantastis sekitar 1.000 miliar dolar AS. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi yang sangat signifikan dalam konstelasi dana kedaulatan global, bahkan, menurut Prabowo, menduduki peringkat kelima terbesar di dunia. Ini adalah pencapaian luar biasa mengingat relatif singkatnya usia lembaga tersebut, yang ia sebut "baru dibentuk tahun 25 (2025)," merujuk pada momentum pengukuhan atau capaian besar.
Prabowo juga membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki dana kedaulatan yang jauh lebih senior. Ia menyebutkan Abu Dhabi yang dibentuk pada 1976, Tiongkok dengan China Investment Corporation (CIC) yang dimulai pada 1997 dan 2007, serta Norwegia yang mendirikan dana kedaulatannya pada 1990 dan kini menjadi yang terbesar di dunia. Fakta bahwa Indonesia, dengan INA yang relatif baru, mampu melampaui negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan bahkan Singapura dalam hal nilai aset kelolaan, menunjukkan potensi ekonomi yang luar biasa dan pengelolaan keuangan yang strategis.
Prestasi ini bukan sekadar angka-angka, melainkan cerminan dari kapasitas Indonesia untuk mengelola kekayaan nasionalnya secara efektif dan efisien demi kepentingan generasi mendatang. Dana kedaulatan yang kuat memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian global, menarik investasi berkualitas tinggi, dan mendanai proyek-proyek pembangunan yang sebelumnya sulit diwujudkan. Ini adalah investasi pada masa depan yang akan membuahkan hasil dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam penutupnya, Prabowo kembali menegaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan saat ini adalah landasan fundamental. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat melampaui horizon politik dan ekonomi jangka pendek, dan bersama-sama menatap visi besar Indonesia yang kokoh dan berdaulat. Hasil akhir dari kerja keras dan perencanaan strategis ini akan menjadi warisan berharga yang akan dinilai oleh generasi penerus dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, menjadi bukti nyata dari apa yang dibangun pada hari ini.
Sumber: news.detik.com
