BERITA UTAMAPOLITIK

TPS, Tolak Kaum Disabilitas Mencoblos, Siapa Yang Salah ?

SIBERNAS.COM PALEMBANG, — Sebanyak 24 kaum disabilitas dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa tidak mendapatkan haknya untuk melakukan pencoblosan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 10 Kelurahan Sukabangun kecamatan sukarame, Rabu (17/04/19). Lalu pertanyaanya siapa yang salah ?

Kepala Tata Usaha BRSPDF Budi Perkasa, Arokiun mengatakan bahwa sebelum hari pemilihan ini, sampai tiga kali dilakukan sosialisasi terkait pemilu oleh KPU Sumsel. Namun pada pesta rakyat ini, akses disabilitas memberikan pilihannya tidak terpenuhi.

Sebelumnya diakui, Arokiun dirinya telah meminta kepada ketua RT 09, di TPS 10 Kelurahan Sukabangun kecamatan sukarame, untuk kaum disabilitas melakukan pencoblosan. Tapi, ketua RT setempat meminta formulir A5.

Lihat Juga :  Warga Desa Sumsel Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024: Berjasa bagi Desa, Orangnya Cerdas

“Kalau meminta A5 tentu tidak bisa, karena mereka ini kan se sumatera, daerah yang jauh, biaya yang mahal untuk kesana,” katanya.
Akhirnya Arokiun mencari TPS terdekat lainnya dan mengajak sebanyak 24 kaum disabilitas untuk melakukan pencoblosan di 2 TPS lain, TPS 11 dan 12 Kelurahan Sukabangun.

“Kami bagi dua biar tidak menumpuk di tps itu. Kita lihat dulu, semoga lancar,” tambahnya.

Menurut Ketua RT 09, TPS 10 Kelurahan Sukabangun, Darwis mengatakan kaum disabilitas yang berada di BRSPDF Budi Perkasa banyak yang tidak terdata, karena kaum difabel yang tinggal hanya berjangka waktu 6 sampai setahun, dan KTP yang ada tidak sesuai dengan domisili sekarang.

Lihat Juga :  Kabel Power 21 Tahun Diganti, 19 Mei Air PDAM Mati 6 Jam

“Yang jelas kita mengikuti arahan KPU, jangan sampai ada kesalahan. Nanti kita kerepotan,” ujarnya.

Feki Nofriandi, salah satu penghuni BRSPDF Budi Perkasa, asal Jambi menyayangkan terjadinya penolakan ini, dan kecewa terhadap perlakuan berbeda masyarakat kepada kaum difabel.

” Apakah masyarakat luas itu mengerti tentang uu no 8 tahun 2016 berkaitan difabel bahwa hak kaum disabilitas dan masyarakat umumnya, sama. Tapi kami dianggap tidak memiliki hak, termasuk hari ini. Kami ingin menentukan pilihan kami, perhatikan lebih, walaupun hanya mendapat hak memilih presiden dan wakil presiden,” tuturnya.

Reporter : Maya Citra Rosa

Editor : Jemmy Saputera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *