BERITA UTAMASUMSEL

Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Gas Bumi, Ini Letak Kesalahan Alex Noerdin

Peran Alex dalam kasus dugaan korupsi ini adalah meminta alokasi gas bagian negara dari BP Migas.

Sibernas.com, Jakarta-Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Kasus dugaan korupsi ini berawal saat Pemprov Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (MMSCFD).

Hal tersebut berdasarkan pada keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Alex selaku Gubernur Sumsel kala itu. Setelah itu, BP Migas menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas bumi. Namun, PDPDE berdalih tak memiliki pengalaman teknis dan dana.

PDPDE Sumsel kemudian bekerja sama dengan investor swasta yakni PT Dika Karya Lintas Nusa dengan membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas. Perusahaan patungan ini memiliki komposisi kepemilikan saham 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar US$30 juta atau sekitar Rp426,4 miliar. Jumlah ini berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010-2019, yang mana seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Lalu, juga tercatat kerugian negara sebesar US$63.750 dan Rp2.131.250.000 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Dalam perkara ini, Kejagung lebih dulu menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah direktur utama PDPDE Sumsel periode 2008 berinisial CISS dan direktur PT Dika Karya Lintas Nusa berinisial AYH.

Seiring proses penyidikan, Kejagung kembali menetapkan dua tersangka, yakni Alex Noerdin yang menjabat sebagai gubernur Sumsel kala itu dan MM selaku komisaris utama PDPDE Gas.

Lihat Juga :  Dinas Kehutanan Sumsel Galakkan Program Rehabilitasi DAS

“Tim penyidik menigkatkan status tersangka untuk AN dan MM dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan direktur penyidikan jaksa umum dan tindak pidana khusus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers di lobby Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/09/2021).

Alex akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak 16 September 2021. Alex, atas kasus ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Letak Kesalahan Alex Noerdin

Leonard menjelaskan peran Alex yang kini duduk sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar dalam kasus dugaan korupsi ini adalah meminta alokasi gas bagian negara dari BP Migas.

“Tersangka AN ini menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumsel, dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PDPDE gas dengan maksud menggunakan PDPDEnya untuk mendapatkan gas alokasi bagian negara,” ujarnya.

Sedangkan peran MM, selaku direktur PT DKLN dan komisaris utama PDPDE gas serta Direktur PDPDE gas, menerima pembayaran yang tidak sah atas kerja sama ini.

Lihat Juga :  Bersyukur Umrah Dibuka Lagi, Calon Jamaah Bersiap

“Tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah, merupakan fee marketing dari PDPDE gas,” kata Leonard.

Kedepankan Azaz Praduga Tak Bersalah

Juru bicara Anggota DPR RI H Alex Noerdin Kemas Khoirul Mukhlis meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Menjadi tersangka bukan berarti mutlak bersalah.

Hal itu dikatakannya di akun Facebook miliknya terkait penetapan Alex Noerdin sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 oleh Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Mohon maaf, banyak sekali telp/WA/Telegram/DM yang masuk kepada saya, baik dari rekan kerja, media dan lainnya. Maka bersama ini disampaikan: Mari kita semua menghormati proses hukum dengan mengedepankan azaz praduga tak bersalah. Menjadi tersangka bukan pasti dan mutlak bersalah, saya sendiri pernah mengalami bbrp tahun silam dinyatakan tersangka dan ditahan namun akhirnya pengadilan memutuskan saya tidak bersalah,” Khoirul menulis dalam akun Facebooknya.

Tenaga Ahli Anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa program aspirasi yang tengah berjalan saat ini tetap berjalan sebagaimana biasanya dan tetap berkoordinasi semestinya. Dia juga menyinggung kondisi Alex Noerdin.

“Alhamdulillah kondisi Bpk H Alex Noerdin sehat wal afiat dan mengikuti semua proses hukum yang ada,” tulisnya lagi.

Di akhir cuitannya, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan rasa simpati dari masyarakat yang disampaikan melalui dirinya, juga doa yang diberikan. (tim)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close