EKONOMI

Terbuka, Kesempatan SPBU di Wilayah Perairan Sumsel

Sub-penyalur dapat juga dibuat oleh pesantren dan konsumen lain yang berbentuk kelompok.

SIBERNAS.com, Palembang – Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengadakan Sosialisasi Implementasi Penyalur Khusus (Sub-Penyalur) untuk Percepatan Penerapan BBM Satu Harga secara Nasional. Acara yang digelar di Hotel OPI Jakabaring, Rabu (12/12/18).

Menurut Kepala Dinas ESDM Sumsel Ir.  Robert Herry,  M.M., sosialisasi ini perlu dilakukan karena selama ini Sumsel termasuk dalam wilayah perairan dan perbatasan, yang jauh dari pusat kota. Daerah perairan di Sumsel ini sering mengalami kelangkaan BBM. Harga yang mahal, terutama bagi daerah perairandapat mencapai tiga kali lipat harga yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, kita sudah membangun SPBU di daerah Lalan di Musi Banyuasin dan daerah Nibung di Muratara.  Ini sedang proses pengajuan dari Ogan Ilir ke BPH Migas,” katanya.

Lihat Juga :  Di Momen Low Season, Hotel Al-Furqon Palembang Tetap Ramai

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banyuasin, Ir. H. Kosarudin, M.M., mengatakan bahwa baru ada sembilan SPBU yang beroperasi di daerahnya. Sehingga, masih banyak masyarakat yang belum menikmati BBM subsidi yang telah ditentukan pemerintah, terutama di wilayah perairan.

Sementara itu,  Komite BPH Migas, Ir. H. Ahmad Rizal,  M.H. FCB Arb., mengatakan bahwa pencarian sumber minyak bumi perlu ditingkatkan dalam bentuk sub-penyalur.

“Karena, ketersediaan di Indonesia 700 ribu liter, tetapi kebutuhan 1,7 juta liter itu tidak seimbang,” katanya.

Akibatnya, terjadi impor BBM. Sub-penyalur dibutuhkan juga karena sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 8 tentang kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. Dalam Nawacita, sembilan prioritas membangun Indonesia dari pinggiran dengan memerkuat daerah dan desa untuk kesatuan negara.

Lihat Juga :  Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Pemkot Palembang Gelar Pasar Murah

Untuk investasi sub-penyalur, diperkirakan sekitar 60 jutaan, berdasarkan pengalaman di Maluku wilayah daratan. Sedangkan untuk perairan, mencapai ratusan juta rupiah.

Sub-penyalur dapat juga dibuat oleh pesantren dan konsumen lain yang berbentuk kelompok.  Pertama, izin lokasi diajukan kepada bupati setempat.  Lalu, penentuan harga ongkos kirim dari SPBU  ke sub-penyalur yang proses izinnya di BPH Migas. Keuntungan dari penjualan diperuntukkan bagi masyarakat, bukan komersial. Dengan demikian, harga stabil dan mutu terjaga.

Reporter: Muhammad Fadli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *