BERITA UTAMANASIONAL

Silang Pendapat “Bencana Bengkulu” Ini Dosa Siapa ?

SIBERNAS.COM BENGKULU – Jauh sebelum banjir bandang dan longsor yang menerjang Bumi Reflesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu dan sejumlah pihak lainnya ke Pengadilan Negeri Bengkulu atas kerusakan lingkungan berupa hutan dan pencemaran sungai akibat operasi produksi batu bara milik PT Kusuma Raya Utama di kawasan hutan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Kami menggugat secara perdata beberapa pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat operasi produksi pertambangan,” kata Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah.

Senada dengan itu Direktur LSM Kanopi Bengkulu Ali Akbar juga menuturkan bahwa banjir yang melanda hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tidak bisa hanya ditimpakan pada hujan yang mengguyur daerah ini pada 26 April 2019 sejak siang hingga malam hari, tapi ada akar masalah yang harus diungkap, yaitu tambang batu bara di hulu Sungai Bengkulu.

“ Kawasan daerah aliran Sungai (DAS) Bengkulu di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah telah habis dikaveling untuk pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Tercatat ada 8 perusahaan tambang batu bara di hulu sungai dan 1 perusahaan perkebunan sawit,” tegas Ali seraya menambahkan bahwa, seluruh kawasan tersebut ini sudah kehilangan fungsi ekologis sehingga bencana yang terjadi di daerah ini bukan karena faktor alam, melainkan akibat campur tangan manusia berupa izin-izin industri ekstraktif di kawasan hulu sungai.

“ kalau bicara dosa siapa, yang jelas usaha –usaha tambang ini tidak akan berjalan tanpa adanya izin dari penguasa,” ungkapnya.

Berbeda dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menyatakan banjir yang terjadi di Provinsi Bengkulu adalah akibat curah hujan yang tinggi dan pasang besar yang menyebabkan luapan air laut atau rob.

Lihat Juga :  Menang Adu Penalti, Timnas Indonesia Raih Perunggu

Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK Ernawati dalam jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (29/4/19) mengatakan bahwa banjir yang terjadi merupakan banjir rutin akibat curah hujan tinggi dan kenaikan permukaan air laut pasang serta sungai yang meluap.

“ Selain sistem drainase yang tidak baik memperparah banjir di daerah-daerah di Bengkulu yang memang rutin mengalami banjir akibat hujan deras dan rob pada musim penghujan,” tuturnya.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi sampai ekstrem 126,575 milimeter per hari menyebabkan debit aliran tinggi hingga melebihi kapasitas pengaliran.

Menilik pada peta rawan limpasan menunjukkan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Bengkulu memiliki potensi tinggi dan ekstrem sehingga pasokan air sangat besar saat curah hujan tinggi.

“Daerah Aliran Sungai Bengkulu bagian hilir memiliki topografi yang relatif datar, dengan ketinggian sebagian wilayah yang terkena dampak banjir relatif sama dengan ketinggian permukaan laut,” kata Erna.

Selain itu, wilayah terdampak banjir di Bengkulu merupakan daerah tangkapan air yang berbentuk segitiga sehingga memang rawan mengalami banjir limpasan. Daerah tangkapan air yang berbentuk segitiga memiliki anak-anak sungai yang langsung menuju sungai utama serta jarak hulu dan hilir terlalu pendek.

“Itu menyebabkan banjir cepat datang. Biasanya banjir yang terjadi dalam debit besar terjadi akibat hujan lebat pada bagian hulu daerah aliran sungai,” jelasnya lagi.

Diketahui sebelumnya, Menteri Menteri ESDM Ignasius Jonan menduga  delapan perusahaan tambang sebagai biang kerok dari banjir di Bumi Reflesia tersebut.

Lihat Juga :  Menang Adu Penalti, Timnas Indonesia Raih Perunggu

“ Izin perusahaan tambang yang di keluarkan telah menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sehingga imbasnya adalah kawasan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Bengkulu Tengah habis dikavling untuk pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. lalu kita bisa apa,” kata Jonan, seraya memperjelas pernyataannya bahwa di UU Pemda 2014 Izin Usaha Pertambangan (IUP)  dipindahkan ke Provinsi.

Mengenai izin operasi tambang batu bara, lanjut Jonan hal ini bisa ditanyakan ke kepala daerah baik Gubernur atau Bupati setempat apakah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sudah dilakukan terkait dengan operasi tambangnya.

“Ditanya ke pak Gubernur, pak Bupati masalah AMDAL, mining practice sudah diterapkan atau belum,” ujar Jonan

Senada dengan itu, Manajer Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien, menambahkan, banjir parah yang melanda Bengkulu menjadi bukti kerusakan hulu sungai akibat aktivitas pertambangan batu bara.

“Bencana hari ini seharusnya menguatkan gugatan Walhi terhadap PT Kusuma Raya Utama, tambang yang mengeruk isi perut bumi di hulu Sungai Bengkulu,” katanya.

Ia pun menambahkan meskipun silang pendapat bencana banjir dan tanah longsor Bengkulu adalah sisi lain yang perlu dikaji. Namun yang jelas,  Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur terkena imbas bencana besar tersebut. Bahkan menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu hingga Senin (29/4/2019) bencana itu menyebabkan 29 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang, serta memaksa sekitar 12.000 warga mengungsi.

Editor : Jemmy Saputera

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *