NASIONAL

Siap-siap, Sembako Bakal Kena Pajak

Sibernas.com, Jakarta-Pemerintah berencana akan mengenakan pajak untuk barang atau jasa yang dikecualikan dalam pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satunya yakni sembako, yang meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula.

Diketahui, dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Kebijakan itu tidak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017. Sedangkan dalam draft RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tidak dikenai PPN.

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tidak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tidak termasuk hasil tambang batubara. Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lihat Juga :  Catat! Ini Daftar Sembako Premium yang Bakal Kena PPN

Berikutnya, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keputusan ini mendapat sorotan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI).

“Pemerintah diharapkan mencabut kembali kebijakan terutama bahan pokok sebagai obyek pajak dan harus mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan kebijakan tersebut,” kata Ketua Komisi IV Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI), Kamis (10/6/2021).

Lihat Juga :  Kemenag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan Rumah Ibadah

Kata dia, pengenaan pajak itu akan berdampak pada masyarakat setelah beberapa komoditi/kebutuhan masyarakat naik dan langka di pasaran. seperti harga gas 3kg, iuran BPJS Kesehatan, tarif jalan tol, tarif listrik, kelangkaan tahu tempe dipasaran dan lain-lain.

Apalagi kebijakan tersebut tetap dilaksanakan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit, tentunya pasti akan menyengsarakan rakyat banyak dan berdampak panjang bahkan bisa memunculkan konflik/kerusuhan sosial.

“Kemudian ada rencana kebijakan yang akan menghapuskan sanksi pidana bagi pengemplang pajak. Ini semakin jauh dari amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat (walfare state),” kata dia.

Editor: Ferly M

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close