PENDIDIKAN

Sekolah Gratis Tidak Dihapus, Tapi Diganti Gratis Berkeadilan

Sibernas.com, Palembang-Program Sekolah Gratis (PSG) yang sudah berjalan selama ini dibuat menjadi Program Sekolah Gratis Berkeadilan. Pasalnya, sekolah gratis hanya diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu.

Bahkan, bagi siswa yang tidak mampu bukan hanya diberikan gratis masuk sekolah, tapi juga diberikan pakaian dan juga sepatu. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs H Reza Fahlevi, MM, Selasa (28/1/2020)

“Kalau bicara sekolah gratis, maka sangat menarik, Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya sangat care. Siswa yang tak berkemampuan, bila perlu bukan hanya gratis, termasuk pakaian dan sepatu,” ujarnya.

Namun bagi yang berkemampuan dan kaya menurutnya,.banyak juga yang tak mau gratis dan ingin bayar. Sehingga kualitas pendidikan juga tidak baik kalau semua digratiskan.

Lihat Juga :  PGRI Palembang Jadi Incaran Mahasiswa Luar Provinsi

“Jadi kita ganti menjadi gratis berkeadilan, namun kadang ada individu atau kelompok salah mengartikan, dan jangan dibuat politis,” tegasnya.

Pihaknya memastikan bagi siswa yang tidak mampu tidak akan ada ancaman dikeluarkan seperti ada informasi yang telah didapatkan. Dia memastikan jika ada siswa yang dikeluarkan gara-gara tak punya uang, maka pihaknya meminta siappun untuk melaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Sumsel.

“Jadi kalau ada anak dikeluarkan hanya karena tak mampu bayar laporkan kami. Jangan kadang ada yang keluar, memang keinginan siswanya,” jelasnya.

Terkait Program Sekolah Gratis Berkeadilan yang berjalan saat ini, pihaknya meminta komite jangan hanya mengelola dana wali murid saja tapi lebih luas dengan menjalin kerja sama.

Lihat Juga :  Ajang Bergengsi Siswa SMA Bertalenta, AHM Best Student 2022 Dimulai

“Jadi komite ke depan jangan hanya mengelola, cari akses, dari CSR misalnya,” tegasnya.

Jadi, dikatakan Riza, komite harus benar mendata detail mana yang harus dibantuk sekolah gratis dan mana yang bayar akan tetapi harus rapat semua wali murid.

“Misal, ada 300 siswa 50 siswa yang tak mampu, maka sisanya itulah yang diajak kompromi, bagaimana mengelola BOS, PSG, dan kalau kurang cari dukungan kerja sama,” pungkasnya.

Reporter : Sugi
Editor : Zahid Blandino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *