POLITIK

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Disetujui

Sibernas.com, Palembang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Persetujuan itu dituangkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel dalam rapat paripurna XXXI dengan agenda ‘Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020’ yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (12/7/2021).

Dalam laporan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan lima Komisi DPRD Sumsel tersebut, semuanya sepakat untuk menjadikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menjadi peraturan daerah (Perda).

Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik atas putusan yang telah ditetapkan tersebut. Menurutnya, keputusan bersama ini merupakan upaya kongkrit mewujudkan good government dalam pengelolaan keuangan  daerah.

“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya berikan kepada Anggota DPRD Sumsel yang telah bekerja keras hingga disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2020,” kata Deru

Dia menjelaskan, sejumlah hasil pembahasan yang diberikan lima Komisi DPRD Sumsel turut mengemukakan koreksi dan rekomendasi. Sejumlah catatan tersebut akan menjadi perhatian serius pihaknya dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan kedepannya.

“Kita berkomiteman menyelenggarakan pemerintah yang bersih, termasuk dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua,” tambahnya.

Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Sumsel Ra A Anita Noeringhati, SH, MH, memberikan kesempatan kepada lima Komisi DPRD Sumsel untuk menyampaikan hasil pembahasan dan penelitian terkait laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Lihat Juga :  Gubernur-DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD

“Dengan disepakati semua komisi, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Sumsel ditetapkan sebagai peraturan daerah,” kata Anita yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Muchendi Mahzarekki, SE, dan Kartika Sandra Desi, SH.

Menerima dan Memahami

Sementara itu, melalui juru bicara masing-masing, kelima Komisi DPRD Sumsel telah menyatakan dapat memahami, menerima dan menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2020 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

“Memberikan apresiasi terhadap capaian prestasi dan pemberian Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK kepada Pemprov Sumsel. Setelah melakukan kajian dan penelitian, Komisi I DPRD Sumsel menyujutui pemahanan dan memahami Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Perda,” ungkap Drs Tamrin, juru bicara Komisi I DPRD Sumsel.

Juru bicara Komisi II DPRD Sumsel Abusari, SH, MSi, mempertanyakan
kekurangan tenaga penyuluh dan petugas lapangan pertanian yang sebelumnya telah disampaikan melalui audiensi Komisi II Ke Gubernur Sumsel, agar pada APBD Perubahan Tahun 2021, program penyediaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan pertanian direalisasikan dan payung hukumnya dapat melalui peraturan gubernur (Pergub).

Juru bicara Komisi III DPRD Sumsel Qoribi, ST, menyampaikan, rekomendasi terkait pihak ketiga yang melaksanakan kerja sama bangun guna serah (BOT) dengan Pemprov Sumsel belum melaksanakan kontribusi. Sehingga, pemanfaatan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak optimal.

Lihat Juga :  Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Soroti Kinerja PU Perkim

“Kami mengharapkan Pemprov Sumsel melakukan penagihan kepada pihak dimaksud untuk memenuhi kewajibannya. Penagihan piutang yang merupakan hak Pemprov Sumsel, serta tukar guling Kantor UPTB PPD Muba I di Sekayu dengan kantor milik Pemprov yang dipakai belum optimal,” ujarnya.

Juru bicara Komisi IV DPRD Sumsel Rudi Hartono menyampaikan temuan pemeriksaan BPK RI beberapa tahun yang lalu, di mana pihak ketiga belum menyetor kepada pihak ketiga.

“Diharapkan kepada OPD yang bersangkutan segera menyelesaikan karena itu berpotensi merugikan negara. Untuk temuan yang tidak ditaati pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan Komisi IV akan menyampaikan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Juru bicara Komisi V DPRD Sumsel
Mgs Syaiful Padli, ST,MM, menyampaikan rekomendasi yang meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menunda sekolah tatap muka pada daerah zona merah, dan memantau pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) untuk daerah yang sudah dapat melakukan sekolah tatap muka.

Kemudian, pemberian bantuan dana stimulus berupa peralatan keterampilan kepada panti rehabilitasi anak di Inderalaya, Kabupaten Ogan ilir (OI. Meminta agar insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) untuk periode bulan Januari-Juli 2021 segera direalisasikan, serta percepatan vaksinasi.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap Gubernur Sumsel yang telah menerbitkan keputusan gubernur tentang pemberian biaya penunjang pembelajaran daring bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidik non ASN SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Sumatera Selatan,” kata Syaiful.

Editor: Ferly M

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close