Penolakan Perda Syariah Oleh Ketum PSI Menunjukkan Mereka Anti Pancasila Dan Musuh Bangsa

 Umat Islam Tidak Perlu Tanggapi

SIBERNAS.com – Masyarakat tidak perlu menanggapi ucapan yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie terkait penghapusan Peraturan Daerah (Perda) Syariah.

Karena, apa yang disampaikan sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Karena sudah sangat jelas jika negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.

Dimana, ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Selatan (Sumsel), Habib Mahdi Muhammad Syahab, setiap orang yang anti terhadap syariat, anti terhadap hukum-hukum Allah.SWT maupun negara, dan anti terhadap yang bersifat agama serta nilai-nilai ketuhanan adalah musuh negara.

“Jadi mereka yang bertentangan dengan hukum agama dan negara serta anti terhadap nilai-nilai ketuhanan adalah musuh negara dan Pancasila. Itu harus dibubarkan dan dihilangkan dari bumi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ungkapnya.

Habin Mahdi berpikir, apa yang disampaikan oleh Grace Natalie yang menentang “Perda Syariah“, menunjukkan wujud sebenarnya dari musuh-musuh bangsa yang sebenarnya. Artinya, umat muslim dan masyarakat Indonesia yang beragama tidak perlu menanggapinya. Karena itu menjadi tugas Pemerintah dan aparat terkait.

Dilansir RMOL Sumsel Karena sudah terlihat siapa dan apa motif yang dilakukan kelompok-kelompok yang berbicara hal tersebut. Kemunculan mereka yang begitu cepat dan sudah dapat dipastikan akan keluar menjelang pesta demokrasi nasional.

“Saya pikir tidak perlu ditanggapi. Karena yang harus menanggapi adalah, Pemerintah dan aparat terkait, bukan umat islam, kiyai atau ulama,” ungkapnya

Apa yang disampaikan kelompok-kelompok tersebut, ungkap Habin Mahdi, telah menunjukkan sendiri jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka secara jelas dan gamblang menyatakan jika mereka anti dengan nilai-nilai agama.

“Semuanya sudah terlihat dan sangat bertentangan dengan nilai negara Indonesia,” ulasnya.

Habib Mahdi yakin pihak kepolisian dan aparat penegak hukum tentu tidak akan diam dengan kelompok-kelompok tersebut.

Karena apa yang disampaikan oleh mereka, bukan hanya ujaran kebencian kepada suatu agama, tetapi ujaran kebencian kepada dasar negara. Dan tentu itu harus diusut tuntas.

“Polisi adalah alat negara dan harus betul-betul digunakan untuk menjaga kedaulatan negaran bangsa, termasuk menjaga nilai-nilai Pancasila seperti yang diharapkan para pejuang bangsa yang telah dengan susah payah merebut kemerdekaan ini,” tandasnya.