PALEMBANG

Pagaralam dan Muaraenim Masuk Zona Merah

Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik, dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya tinggi, pasti pelayanan publiknya tidak baik.

SIBERNAS.com, Palembang – Kota Pagaralam dan Kabupaten Muaraenim, masuk zona merah pada survei yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, dari 7 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Zona merah yang dimaksud dalam hal pelayanan publik.

Sedangkan lima daerah lainnya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang telah dinilai sejak 2016 terus berbenah mendapat peringkat hijau dengan nilai 84,14; Kabupaten Musi Banyuasin masuk kategori zona kuning, Kabupaten Lahat mendapat zona kuning, Prabumulih kategori kuning, Kabupaten OKU masuk kategori kuning.

Status ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, setelah dilakukan penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel, di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (07/02/2019).

Lihat Juga :  Kasus Covid di Palembang Meningkat, Warga Diimbau Tak Keluar Kota

“Kami mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota se-Sumsel berkenaan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik menentukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di suatu daerah. Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik, dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya tinggi, pasti pelayanan publiknya tidak baik. Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik,” kata Amzulian, seperti dilansir Maklumatnews.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, mengimbau kabupaten/kota yang masih mendapat nilai kepatuhan sedang (zona kuning) dan kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (zona merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.

 “Untuk kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan tinggi atau zona hijau, yaitu Pemkab OKI, semoga pada masa-masa yang akan datang tetap ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan prima kepada masyarakat,”  katanya.

Lihat Juga :  Walikota: Jangan Programkan Inovasi Jika Tak Bermanfaat

“Selain itu, Pemprov Sumsel bersama Bupati/Walikota se-Sumsel juga telah menandatangani kesepakatan target ke depan, selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Sumsel yang saat ini sekitar 12,8 persen,” kata Mawardi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *