POLITIK

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Pilbub Pali di 4 TPS

SIBERNAS.com, Palembang
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). Hal itu berdasar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pali tahun 2020 yang diketuai Anwar Usman, Senin (22/3/2021).

Sidang ini dilakukan usai diajukannya tuntutan oleh pemohon pasangan calon nomor urut 01 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi untuk melakukan PSU di empat TPS. Adapun empat TPS yakni TPS 6 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Desa Babat kecamatan Penukal, TPS 9 Desa Air Hitam Kecamatan Penukal dan TPS 10 Desa Air Hitam Kecamatan Penukal.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Hepriyadi mengatakan, pihaknya baru saja mengikuti sidang perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dan berdasar hasil putusan empat TPS di Pali akan dilakukan PSU.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, Hepriyadi
“Akan dilakukan PSU di empat TPS. Akan kita laksanakan sesuai perintah MK. Dengan syarat 30 hari paling lambat setelah putusan diucapkan. Artinya dari sekarang kita persiapkan, dengan target selama 30 hari harus selesai,” katanya saat dihubungi, Senin (22/3/2021).

Lebih lanjut, pihaknya akan menunggu untuk mengambil salinan putusan dari MK tersebut. Barulah nanti kita persiapkan seperti apa.

“Biasanya kan surat suara PSU sudah dicetak, itu yang akan kita gunakan. Peralatan lain apa saja yang kurang juga akan kita persiapkan matang,” ujar Hepriyadi

Hepriyadi menjelaskan, PSU ini merupakan rangkaian pelaksanaan pilkada sebelumnya. Sehingga untuk pelaksana kegiatan PSU akan tetap sama seperti pada pilkada di 2020 lalu.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel untuk peningkatan keamanan. Semua pihak seperti kepolisian, Bawaslu dan sebagainya tetap akan melakukan tugas sesuai proporsinya,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, Meski akan segera menggelar PSU, pihaknya mengklaim saat ini belum mendapat informasi secara detail mengenai empat TPS tersebut.

“Kita belum cek TPS nya, kita juga belum melakukan verifikasi detail mengenai berapa perolehan suara, ataupun berapa suara di TPS itu masing-masing. Namun yang jelas tidak lebih dari 500 orang,” ungkap Hepriyadi

Hepriyadi menambahkan, terkait dengan tuntutan PSU, dilatarbelakangi dari adanya beberapa kasus yang ditemukan yang tidak sesuai dengan kaidah pelaksanaan pilkada. Yakni adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

“Jadi memang di empat TPS ini ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yakni atas nama Tarmizi dan Rika. Juga ada pemalsuan tanda tangan pemilih di beberapa TPS,” katanya.

Reporter : Maulana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close