Uncategorized

Mengerikan, Korupsi di Indonesia Warisan yang Abadi

Adapun, istilah yang digunakan adalah "Negara Mengkorupsi Negara".

 KORUPSI – Angka korupsi makin meningkat dan  belum termasuk wakil rakyat di tingkat daerah yang dijerat KPK. Bila ditambah dengan anggota DPRD, angka itu bisa bertambah lebih banyak lagi. Sebenarnya ini merupakan fakta yang memalukan. Tetapi tidak mengurangi jumlah tersangka korupsi bukan saja di DPR namun juga di instansi lain

SIBERNAS.com – Kasus korupsi di Indonesia menjadi tren yang memalukan. Hampir setiap hari sekarang ini ada saja pimpinan di beberapa instansi yang ketangkap tangan alias OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan punya istilah untuk menggambarkan parahnya korupsi di Indonesia.

Adapun, istilah yang digunakan adalah “Negara Mengkorupsi Negara”. Karena kebanyakan yang kurupsi itu adalah negarawan atau pejabat Negara. Wajar bila KPK memberikan julukan semacam itu.

Istilah itu terlontar dari mulut Wakil KetuaKPK Laode M Syarif saat menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi Gerakan Anti-Korupsi, Menjawab Tantangan 20 Tahun Reformasi, Jakarta, Jumat (18/5/2018), sebagaiman dikuti tribunnews.com.

“Planing (perencanaan korupsi), ini penting. Ini yang kami sebut negara mengkorupsi negara,” ujarnya. Istilah negara mengkorupsi negara mengacu kepada tindak pidana korupsi yang sudah direncanakan sejak perencanaan anggaran dilakukan.

Laode menyebut kasus korupsi    KTP elektronik ataue-KTP sebagai salah satu contoh nyata bukti bahwa pejabat negara tega mengkorupsi anggaran milik negaranya sendiri. Menurut dia, banyak kasus korupsi yang melibatkan pemerintah pusat, legislatif, dan pihak swasta.

Korupsi Mengakar – Kasus ini sudah dirancang sejak perancangan penganggaran proyek dilakukan di DPR. “Angkanya sebenarnya sekitar Rp 2,6 triliun, tetapi digelembungkan jadi Rp 6 triliun,” kata dia. KPK menyatakan, pengungkapan kasus KTP elektronik waktu lalu bukanlah hal yang mudah sebab melibatkan pihak swasta dan aliran dananya hingga ke berbagai negara.

“Dari awal, setelah kami selidiki, susah. Transaksinya di Indonesia, di Singapura, di India, di Amerika, bahkan di Mauritius,” ucap Laode. Seperti diketahui, KPK pun telah menjerat banyak orang terkait kasus korupsi KTP elektronik.

Terakhir terdengar  Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan, yang membuat Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo untuk berhati-hati. Karena dia nilai tindakan KPK itu merupakan tebang pilih. Namun KPK merasa mereka sudah bertindak benar sesuai harapan rakyat.

Menurut Amien, KPK memang pernah mencekal beberapa oknum terkait kasus korupsi. Tetapi, kata dia, justru orang itu bisa makan malam di Istana Negara. Walaupun begitu KPK tampaknya tidak gentar malah kemudian menjadikan Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Kalau mengutip data detik.com Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan dijerat KPK sebagai tersangka, adalah anggota DPR ke-75 yang dijerat sepanjang sejarah KPK. Dari data yang dikumpulkan situs itu Selasa (30/10/2018), saat KPK berdiri pada 2002, belum ada wakil rakyat dari Senayan yang dipakaikan rompi tahanan berwarna oranye. Hal itu terus terjadi hingga 5 tahun kemudian.

Barulah pada 2007, KPK mulai melebarkan sayap ke Senayan. Pada tahun itu, ada dua anggota DPR yang dijerat. Tahun berganti dan jumlah wakil rakyat yang dijaring KPK semakin banyak. Hingga terakhir pada September 2018, setidaknya ada 74 anggota DPR jadi tersangka KPK.

Angka Tinggi – Angka itu belum termasuk wakil rakyat di tingkat daerah yang dijerat KPK. Bila ditambah dengan anggota DPRD, angka itu bisa bertambah lebih banyak lagi. Sebenarnya ini merupakan fakta yang memalukan. Tetapi tidak mengurangi jumlah tersangka korupsi bukan saja di DPR namun juga di instansi lain.

Sejak  KPK didirikan pada 2002. Sejak saat itu hingga kini, KPK menjaring ratusan wakil rakyat korup di seluruh Indonesia DPR RI dan DPRD di daerah baik provinsi/kabupaten maupun kota. Dan wakil rakyat yang diproses hukum KPK berasal dari DPR dan DPRD. Total ada 220 orang, yang terdiri atas 74 dari DPR dan 146 dari DPRD.

Terlepas dari itu, KPK memang tengah memberi perhatian lebih pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat. KPK juga merilis 27 nama mereka yang pernah dijerat KPK dan dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

Dari data Indonesia – Investmen.com, yang diambil (30/10-2018)  dijelaskan bahwa sejak selama pemilu presiden 2004 dan 2014, Presiden Yudhoyono memprofilkan dirinya sebagai orang yang mengabdi dan bertekad mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya mengenai korupsi di kalangan pemerintah.

Hal ini membuatnya sangat populer sekitar waktu pemilihan umum tahun 2009. Namun, merajalelanya korupsi politik dan beberapa kasus gratifikasi pejabat tinggi dalam pemerintahan menyebabkan  keprihatinan waktu masa itu hingga pada akhir tahun 2014.

Data dari boombastis.com,diunduh Selasa 30-10-2018, menyebutkan bahwa saat ini indonesia berada di peringkat 107 paling bersih dari korupsi. Di peringkat ini Indonesia mendapatkan nilai 34 dengan predikat negara sangat korup.

Negara tetangga kita seperti Malaysia menduduki peringkat 50. Sedangkan Singapura berada di peringkat 7. Berkaca dari hal ini sebenarnya bangsa Indonesia harus malu. Kenapa negara yang hebat ini justru terus digerogoti manusia-manusia korup yang hidup untuk memenuhi kantongnya sendiri.

Korupsi Itu Warisan

Sudah sejak lama Indonesia mencanangkan gerakan anti korupsi. Bahkan di kurikulum sekolah pun ditanamkan budaya anti korupsi. Namun nyatanya tak ada perubahan besar. Dari tahun ke tahun masih saja ada korupsi yang nilainya sangat fantastis.

Meskipun reformasi telah mendorong etos transparansi dan antikorupsi dalam institusi pemerintahan, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat pemerintah tak berkurang drastis.

Dalam sebuah tulisan yang dimuat Tirto.id, membuat pepatah Perancis menyebutkan “plus ça change plus c’est la même chose”: “semakin banyak berubah, semakin tetap sama”. Meskipun zaman telah berubah tetapi perubahan itu belum menghasilkan perbaikan yang signifikan.

Belum genap dua bulan pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap tujuh kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi: Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah), Mohammad Yahya Fuad (Bupati Kebumen), Nyono Suharli (Bupati Jombang), Marianus Sae (Bupati Ngada), Rudi Erawan (Bupati Halmahera Timur), Zumi Zola (Gubernur Jambi), dan terakhir Imas Aryumningsih (Bupati Subang).

Tiga dari total tujuh kepala daerah ini bahkan akan mencalonkan lagi sebagai bupati (Imas Aryumningsih dan Nyono Suharli) dan gubernur (Marianus Sae) dalam pilkada 2018. Korupsi diduga kuat dilakukan oleh para kepala daerah ini sebagai modal untuk mendanai kampanye politik mereka.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri sampai Desember 2015, terdapat 361 walikota, bupati, dan gubernur yang tersandung kasus korupsi sejak otonomi daerah.

Pada 2011, 40 kepala daerah terkena kasus, 2012 ada 41 kepala daerah, 2013 turun menjadi 23 kepala daerah, dan 2014 ada 56 kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Korupsi tak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tapi juga oleh anggota DPR. Data yang dimiliki KPK pada periode 2004-2015 menyebutkan total 39 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan data putusan pengadilan 2001-2015 terkait kasus korupsi, menurut Rimawan Pradiptyo (2017), dari total 2.569 terpidana korupsi, jumlah terbanyak adalah PNS sebanyak 1.115 orang (43,40%), lainnya adalah sektor swasta sebanyak 670 orang (26,08%), dan politisi sebanyak 559 orang (21,76%). Kerugian negara akibat korupsi swasta menyentuh angka Rp47,1 triliun, sementara terpidana PNS merugikan negara sekitar Rp21,3 triliun. Jumlah kerugian yang dihasilkan oleh politikus merupakan yang paling kecil sekitar Rp3 triliun rupiah.

Meskipun nilai kerugian yang diakibatkan korupsi politisi lebih rendah, tetapi para politisi ini (anggota DPR, DPRD, atau kepala daerah) mempunyai kewenangan membuat UU dan Perda. Ketika peraturan dibuat dan mengandung unsur korupsi, sudah pasti aturan ini tidak akan optimal dalam menyejahterakan rakyat (Pradiptyo, 2017).

Dari data-data di atas dapat kita simpulkan bahwa korupsi selama era reformasi menyebar secara masif (multisektor) dan terstruktur (dari atas ke bawah). Namun, tak bisa dinafikkan bahwa merebakanya praktik korupsi pada masa reformasi tidak bisa dilepaskan dari warisan masa lampau.

Akankah korupsi akan berhenti, kita hanya tinggal menunggu bagaimana KPK dan Negara termasuk masyarakat dan media bisa mengendalikan korupsi di negeri ini.

Penulis/Editor: Bangun Lubis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *