KOLOMOLAHRAGA

Menelisik Pola Anggaran KONI Sumsel Tahun 2020

Kebijakan penempatan dana KONI Sumsel pada Dispora Provinsi Sumsel mungkin memiliki tujuan positif dari aspek ketertiban administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut justru membuat KONI Sumsel menjadi lemah dalam mengeksekusi program kegiatan dalam rangka mencapai visi peningkatan prestasi olahraga di Sumsel.

KEPENGURUSAN Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel Periode 2020-2024 baru dilantik pada 26 Januari 2020. Secara otomatis, anggaran tahun berjalan, telah disusun oleh kepengurusan KONI Sumsel periode sebelumnya dan telah disahkan dalam Anggaran Pensapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun 2020.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, anggaran KONI Sumsel tahun 2020 ternyata menyatu dan berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel. Ini berarti pula bahwa kebijakan penggunaan anggaran KONI Sumsel yang notabene dana hibah itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan pihak Dispora Sumsel.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Belanja Langsung pada Dispora Provinsi Sumsel Tahun 2020 diketahui ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan KONI Sumsel Tahun 2020.

Kegiatan tersebut adalah Pelatda PON sebesar Rp10 miliar, Pekan Olahraga Nasional (PON) sebesar Rp5 miliar, Pembinaan Prestasi Atlet sebesar Rp3 miliar, Penelitian dan Pengembangan Olahraga sebesar Rp400 juta, dan Pembinaan Pengprov Cabor sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, hanya belanja tidak langsung sebesar Rp4 miliar yang diserahkan dan dikelola oleh KONI Sumsel untuk kegiatan operasional kantor dan honor transport pengurus dan satgas.

Pola anggaran KONI Sumsel yang dicantolkan pada anggaran Dispora Prov. Sumsel dengan sendirinya membuat KONI Sumsel tidak berdaya dalam mengekskusi program dan kegiatannya. Sebab, semuanya masih harus berpulang pada keputusan pihak Dispora Sumsel. Sebagai contah, meski secara teknis KONI Sumsel sudah memfasilitasi persiapan secara teknis hal-hal terkait pelaksanaan program Pembinaan Prestasi Atlet atau Pembinaan Pengprov Cabor, namun lagi-lagi eksekusinya masih tergantung pada pihak Dispora Sumsel.

Kebijakan penempatan dana KONI Sumsel pada Dispora Sumsel mungkin memiliki tujuan positif dari aspek ketertiban administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut justru membuat KONI Sumsel menjadi lemah dalam mengeksekusi program kegiatan dalam rangka mencapai visi peningkatan prestasi olahraga di Sumsel.

Untuk itu, ke depan kebijakan seperti ini patut dikaji ulang. KONI Sumsel pun siap untuk mengelola secara penuh anggarannya dengan tetap mengedepankan tertib administrasi. (*)

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close