POLITIK

MAKI Desak KPK Awasi Pembahasan APBD Sumsel

Sibernas.com, Palembang-Menyikapi pelik dan berlikunya pembahasan APBD Sumatera Selatan, beberapa komponen masyarakat mulai angkat bicara. Mereka tidak menginginkan pembahasan APBD Sumsel terhenti hanya karena kepentingan, pribadi, kelompok maupun partai politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun dan mengawasi ketat pembahasan RAPBD Sumsel tahun 2020 menyusul deadlock-nya pembahasan RAPBD antara pihak eksekutif yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumsel dalam hal ini eksekutif.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumsel Ambrizal mengatakan, molor dan tersendatnya pembahasan APBD Sumsel tersebut, teriindikasi adanya permintaan uang ketok palu.

“Ada indikasi dugaan permintaan sesuatu atau uang ketok palu sehingga Anggota DPRD Sumsel tidak mau membahas RAPBD,” ujarnya, Senin, (23/12/2019).

Oleh karena itu ditegaskan Ambrizal, MAKI Sumbagsel berkomitmen mendukung pemerintahan yg bersih dan bebas dari unsur KKN. Mengenai belum sepakatnya DPRD dan Pemprov Sumsel terhadap pembahasan itu, akan berdampak pada berjalannya roda pembangunan Sumsel.

Jika ini berlarut dan masing – masing pihak bertahan dalam kemauan masing – masing, maka bukan tidak mungkin nantinya akan terjadi politik transaksional. Untuk itu, MAKI Sumsel meminta KPK RI turut memantau perkembangannya.

“Kami dari MAKI berpegang kepada Undang 2 Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. Kami berharap KPK turun tangan mengawasi proses pengesahan APBD ini,” pintanya.

Lihat Juga :  Komisi I DPRD Sumsel Serahkan APD Untuk RSUD Palembang Bari

Ambrizal berharap, tidak terjadi win – win solution dengan ada uang ada barang, dan ini berpotensi terjadi gratifikasi yang melanggar hukum. Untuk itu Ambrizal meminta DPRD dan Pemprov Sumsel mengedepankan kepentingan masyarakat.

Senada dengan Ambrizal, Mukri AS mengatakan, ini presiden buruk yang mesti dihindarkan. Mukri menilai kejadian ini sebagai langkah saling menyandra kepentingan politik. Untuk itu ia meminta, DPRD Sumsel melepaskan kepentingan politik individu, kelompok maupun partai politik untuk kepentingan masyarakat Sumsel.

Mantan aktivis Mahasiswa UIN Raden Fatah ini, meminta antara pihak eksekutif dan legislatif tidak saling menyandra. Ia meminta partai politik agar memberikan pencerahan kepada wakil- wakilnya di parlemen untuk memihak kepada kepentingan rakyat.

Mukri mensinyalir, DPRD Sumsel tidak mau mengetok anggaran karena pihak eksekutif tidak mau mengabulkan apa yang diinginkan legislatif karena kepentingannya yang sangat dominan.

“Saya berharap, dewan memikirkan kepentingan masyarakat Sumsel dengan segera mengesahkan APBD, dan Pemprov Sumsel secepatnya mengajukannnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi selanjutnya disahkan sehingga APBD Sumsel segera bisa direalisasikan,” harap Mukri.

Lihat Juga :  Komisi I DPRD Sumsel Serahkan APD Untuk RSUD Palembang Bari

Sementara itu, salah satu warga Sumsel Khusairin mendukung penuh langkah atau gagasan yang dimunculkan MAKI Sumsel ini. Menurut Khusairin, sebagai rakyat dirinya merasa kecewa atas peristiwa molornya pembahasan dan penetapan APBD Sumsel ini, ia meminta DPRD Sumsel memikirkan nasib rakyat.

Sebelumnya, menanggapi isu “penyanderaan” pembahasan RAPBD Sumsel 2020 tersebut, Ketua DPRD Sumsel , RA Anita Noeringhati hanya membantah pemberitaaan tersebut. Namun Anita tidak mau bicara lebih dalam persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat Sumsel ini.

“Saya tidak mau berkomentar mengenai hal ini, tapi jika memang soal ini kami permasalahkan mungkin dari kemarin kita tidak mau membahas. Tapi kita bahas kemarin,” tegas Anita diwawancarai seusai memimpin Rapat Banggar di Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (26/12/2019).

Keterlambatan atau telatnya pembahasan untuk RAPBD Provinsi Sumsel 2020 bukanlah karena kesalahan dari DPRD Provinsi Sumsel melainkan dari pihak Pemprov Sumsel sendiri.

“Kesiapan data yang tadi diminta, kalian bisa denger sendiri bukan dari kami tapi dari pihak mereka (Eksekutif-red), kita tidak bisa membahas tanpa data, pembahasan ini berdasarkan data,” ujar Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024 ini.

Reporter : Agus

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close