POLITIK

DPRD Sumsel Desak Pemda Bantu UMKM dan Masyarakat

Sibernas.com, Palembang-Wakil Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, meminta pemerintah daerah (Pemda) secara gotong royong membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat yang terkena dampak pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) pada 9-20 Juli 2021.

Giri menyampaikan, kebijakan PPKM Mikro berimbas bagi pengusaha dan UMKM, karena berisiko adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal kepada karyawan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi hal tersebut melalui kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha agar tidak menambah jumlah pengangguran dan kerugian yang lebih besar bagi pedagang kecil.

“Caranya pemerintah daerah dan kabupaten dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk memberikan bantuan yang diprioritaskan bagi warga yang rentan terdampak secara ekonomi, dalam hal ini pedagang kecil, yang terdampak kebijakan pemberlakuan PPKM Mikro darurat,” kata Giri, Senin (12/7/2021).

Lihat Juga :  Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Soroti Kinerja PU Perkim

Pemprov Sumsel, bersama Pemda, dapat bergotong royong dengan Pemerintah Pusat, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan ini. Pemberian bantuan bisa dalam bentuk bantuan tunai atau subsidi lainnya, sehingga masyarakat terbantu di saat mereka mengalami kesusahan.

“Pemerintah Pusat sudah membantu dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), dan harusnya pemerintah daerah dapat membantu pedagang kecil yang tidak tercover Pemerintah Pusat. Bantuan bisa dalam bentuk apapun, seperti subsidi langsung ataupun lainnya,” kata Giri yang dari Partai Demokraksi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengetatan PPKM Mikro Darurat, kata Giri, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, mulai dari pembatasan jam operasional, hingga penutupan tempat tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Lihat Juga :  Gubernur-DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD

“Namun kebijakan PPKM menimbulkan permasalahan dan mendapat keluhan dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kondisi darurat ,” kata Giri.

Giri juga mengingatkan kepada para petugas tetap bersifat humanis dan menjaga agar tidak terjadi situasi yang transaksional, di mana penertiban terjadi tebang pilih. Kemudian peran pemerintah daerah harus maju untuk membantu para korban dari kebijakan PPKM, seperti para pelaku UMKM makanan dan minuman, yang dibatasi waktu operasi. Khususnya, sektor- sektor yang terpukul karena kondisi darurat.

“Apalagi tidak menutup kemungkinan kebijakan PPKM akan diperpanjang apabila jumlah lonjakan kasus Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan,” terangnya.

Editor: Ferly M

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close