POLITIK

Dorong DPRD Bentuk Tim Perumus Perda Pendidikan di Masa Pandemi

Sibernas.com, Palembang-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menginstruksikan agar Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, segera membentuk tim perumus peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) tentang pendidikan.

Pembentukan tim perumus tersebut dilakukan untuk menyiasati agar para pelajar tetap mendapatkan pendidikan yang baik meski di tengah pandemi Covid-19.

“Kita ingin kualitas pendidikan ini tidak menurun, sehingga lulusan setiap tingkatannya tetap terjaga. Pendidikan di Sumsel harus terus unggul meskipun di tengah pandemi Covid-19,” kata Deru.

Deru menyampaikan hal itu saat silaturahmi bersama Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Jumat (9/7/2021).

Upaya tersebut, kata Deru, sebagai langkah untuk meringankan beban orangtua siswa. Di mana sejak pandemi Covid-19, sekolah dari rumah atau sistem daring mulai diberlakukan, sehingga orangtua secara otomatis juga turut menjadi guru bagi anak-anaknya.

Lihat Juga :  Senator Amaliah Sobli Nahkodai Senam Tera Indonesia Sumsel

“Ini juga untuk meringankan beban orangtua. Namun tentunya ringan yang berkeadilan. Kemajuan pendidikan ini menjadi komitmen kami. Pendidikan ini tidak boleh jadi alat politik,” ujarnya.

Dia mengakui, situasi saat ini memang membuat dunia pendidikan tidak nyaman sehingga butuh langkah inovatif untuk menyiasatinya.

“Pendidikan ini bukan hanya soal tenaga pendidik dan siswa, tapi juga antar sesama siswa. Artinya, siswa ini juga harus berinteraksi satu sama lain karena itu juga bagian dari pendidikan. Pendidikan ini kualitasnya tidak boleh mundur,” terangnya.

Deru menginginkan adanya tim perumus tersebut agar perda dan pergub terkait pendidikan selaras dengan situasi saat ini. Dalam pembentukan tim perumus tersebut, Deru menunjuk Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai ketua pembentukan tim.

“Ini harus dilakukan dengan cepat sehingga bisa segera dijalankan,” terangnya.

Lihat Juga :  Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Soroti Kinerja PU Perkim

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menambahkan, dibentuknya tim perumus tersebut menyusul dengan adanya surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Ini agar perda tentang pendidikan ini tidak terlampau banyak dan tidak efektif diterapkan saat ini. Artinya, perda terkait pendidikan itu akan dihimpun jadi satu,” kata Mawardi.

Saat ini, kata Mawardi, Pemprov Sumsel belum pernah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis di Sumsel. Kebijakan terkait sekolah gratis masih menggunakan Pergub Nomor 42 tahun 2017.

“Ini akan kita lakukan revisi sehingga sejalan dengan situasi saat ini,” katanya.

Di sisi lain, terkait sekolah tatap muka yang rencananya akan berlangsung, Mawardi menegaskan hal itu bisa dilakukan untuk daerah zona kuning dan hijau penyebaran Covid-19.

“Untuk zona merah seperti Palembang dan Lubuklinggau serta daerah zona merah lainnya tetap harus sekolah daring,” Mawardi menegaskan.

Editor: Ferly M

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close