BERITA UTAMASUMSEL

Banyak Truk Batubara Masih Melintas, Pergub Sumsel Diabaikan

SIBERNAS.com, PALEMBANG-Masih adanya aktivitas angkutan mobil batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) yang tidak taat aturan dan melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang larangan angkutan batubara melintas di jalan umum menjadi sorotan kalangan anggota dewan.

Seperti yang disampaikan juru bicara pansus empat DPRD Provinsi Sumsel, Meriadi. Dia meminta dinas dan instansi terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas angkutan batubara yang tidak mentaati Peraturan Gubernur ( Pergub) Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang larangan angkutan batu bara melintas dijalan umum.

“Pansus empat merekomendasikan agar ada pengawasan dan penertiban terhadap  angkutan batubara yang melewati jalan umum seperti di ruas jalan Lintas Tengah Sumatera dari Kabupaten Muara Enim hingga Provinsi Lampung yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ( Pergub) Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang larangan angkutan batu bara melintas di jalan umum,” tegas Meriadi  dalam  Rapat Paripurna ke LVIII (58) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam agenda penyampaian hasil pembahasan dan penelitian panitia khusus  atau pansus-pansus DPRD Provinsi Sumsel tehadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun anggaran 2018, Selasa (21/5/2019).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel  MA Gantada tersebut, secara bergantian masing masing juru bicara  pansus satu hingga pansus lima menyampaikan hasil pembahasan dan penelitian yang diawali dengan laporan dari pansus satu dibacakan oleh Sri Mulyadi.

Lihat Juga :  Hari Kedua Lebaran, Pasien Positif Virus Corona Bertambah 76 orang

Dalam laporannya menyebutkan, pansus satu fokus pada penilaian kinerja setiap OPD dilingkungan Pemprov. Sumsel terkait dengan pemerintahan.

Pansus satu telah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur TA 2018.  Dengan kesimpulan pansus satu menerima dan memahami LKPJ  gubernur tahun 2018 dengan saran diantaranya  perlu peningkatan koordinasi antar instansi, disamping itu juga disaranakan peningkatan SDM aparatur dan peningkatan kinerja, pengamanan data dokumen diarsipkan OPD yang membidangi.

“Disamping itu pansus satu juga meminta penyelesaian batas wilayah yang belum tuntas,” tegasnya.

Sementara itu pansus dua DPRD Provinsi Sumsel melalui juru bicaranya yang dibacakan oleh M Subhan memberikan rekomendasi dan catatan pada OPD mitra kerjanya diantara Dinas Kehutanan harus memberikan solusi bagi petani yang menggarap lahan secara tradisional untuk menekan kebakaran hutan dan lahan.

Demikian juga dengan Dinas Perkebunan diminta untuk memberikan bantuan benih  peremajaan karet yang saat ini sudah banyak yang tidak produktif serta Dinas Pertanian diminta untuk menekan kehilangan pascapanen bagi patani.

Di lain pihak, pansus tiga membidangi masalah keuangan dengan mitra kerja terkait diantaranya BUMD Provinsi Sumsel yang disampaikan oleh juru bicaranya Aswari diantaranya merekomendasikan  Bapenda Provinsi  meningkatkan pendapatan sektor pajak kendaraan dengan koordinasi bersama aparat kepolisian untuk melakukan razia disamping itu pansus ini juga memberikan rekomendasi agar  Hotel Swarna Dwipa Syariah  di sekitar Asrama Haji direncanakan dengan matang namun tetap  mempertimbangkan tataruang dan lainnya.

Lihat Juga :  Update Covid-19 : 32 positif, 5 sembuh dan 2 meninggal

Pansus empat dalam laporannya yang disampaikan juru bicara pansus Meriadi S.H.M.Simeminta Pemprov dalam penyusuan anggaran ditahun anggaran kedepan lebih menitik beratkan pada urusan wajib. Serta meminta instansi terkait mengawasi aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan umum seperti di ruas jalan lintas tengah Sumatera dari Kabupaten Muaraenim hingga Provinsi Lampung.

Di bagian akhir pansus lima dalam laporannya yang disampaikan MGS. Syaiful Padli   juga menerima dan memahami LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2018.

“Selanjutnya rapat pembahasan LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2018  diskor dan akan kembali akan digelar satu minggu ke depan. Setelah sebelumnya dilakukan pembentukan tim perumus hasil laporan pansus-pansus terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2018,” tegas Ketua DPRD Sumsel MA Gantada ketika menutup rapat paripurna.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel MA Gantada, tersebut, juga dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ir Mawardi Yahya, Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar dan unsur Forkompinda, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Editor : Zahid Blandino

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close