PENDIDIKAN

Cacat Hukum di Balik PPDB SMA Negeri

Sibernas.com, Palembang-Di dalam dunia ilmu hukum yang diajarkan di bangku kuliah khusus di Fakultas Hukum, mahasiswa oleh dosennya akan diberi salah satu materi dalam sub bagian Cacat Hukum.

Cacat Hukum dengan bahasa umumnya yang dikenal di masyarakat sehari hari dengan istilah Tidak Sah yang harus dibatalkan (batal dengan sendirinya) atau istilah nya dapat dibatalkan.

Di dalam dunia ilmu hukum dua istilah di atas “Batal Demi Hukum dan “Dapat Dibatalkan”, mempunyai makna juridis tersendiri. Istilah Prof Iman Sudiyat, SH, adalah “Istilah Tekhnis Juridis”.

Misalnya kita menyebut Undang Undang itu berarti Peraturan di bawah Undang Undang Dasar yang dibuat oleh lembaga resmi legislatif dan eksekutif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah – Presiden).

Jadi yang lain kurang tepat kalau disematkan misalnya Undang Undang Simbul Cahaya (UUSC), maka penulis khususnya kalau berbicara soal UUSC menggunakan istilah Kompilasi. Istilah Kompilasi ini bukan semua penulis mau beda dengan yang lain tapi itu pendapat Prof Dr H M Koesno, SH, Guru Besar Ilmu Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dulunya, sebelum beliau menjadi Guru Besar luar biasa dalam mata kuliah ilmu hukum adat di luar negeri salah satunya di Nijmegen University Belanda, serta penggagas program Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sekitar tahun 1980-1983.

Di mana penulis sempat ikut dua angkatan 1981-1982, sebelum mengikuti program pencangkokan (program mendidik dosen dosen junior) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan program studi strata dua di UGM dengan spesifikasi hukum adat dengan bimbingan Prof Iman Sudiyat.

Kenapa terjadi pemisahan istilah di atas ada Batal Dengan Sendirinya ( Batal Demi Hukum), dan Batal Dapat Dibatalkan. Karena di dalam persyaratan Suatu Perbuatan Hukum ( perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum , ) harus memenuhi persyaratan yaitu syarat formil dan syarat materiil.. atau menurut Prof. R. Soebekti, SH, dalam bukunya Pokok Pokok Hukum Perdata ( penerjemah BW ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Di dalam Pasal 1320 itu ada syarat suatu perjanjian ( istilah Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, – Perutangan – istilah akademisi FH UGM- dan Perikatan istilah Soebekti) kesemuanya di atur buku III KUHP ( exs BW : bab Verbintenis).
Yaitu syarat ” Objektif” dan Syarat ” Subjektif”.

Yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang BATAL DEMI HUKUM adalah suatu perbuatan hukum yang melanggar atau tidak dipenuhi syarat Objektif atau syarat formil. Karena melanggar atau tidak memenuhi unsur objektif/ unsur formal yaitu ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dikategorikan DAPAT DIBATALKAN adalah sesuatu yang tidak memenuhi unsur materi atau unsur subjektif. Artinya pembatalan hanya dapat dilakukan oleh yang pihak yang berkepentingan. Ini biasanya pada bidang perdata (sipil).

Tapi untuk bidang publik seperti kasus prosedur penerimaan jalur prestasi pada PPDB SMA Negeri ( erita konprensi Ombudsman RI Daerah Sumatera Selatan), yang bertopik Tak Terdaftar Tapi Lulus. Jelas ini melanggar unsur formal yaitu Tidak Terdaftar, belum lagi kalau kita telusuri lebih dalam apa juga sudah memenuhi unsur materil ??, itu tugas tim penyelidik.

Belum lagi apa juga ada undur yang patut diduga ada unsur tindak pidananya?. Dan sebagainya. Tentu kesemuanya itu baik batal dengan sendirinya apalagi yang tergolong dapat dibatalkan harus melalui lembaga peradilan.

Ternyata ini sudah juga ditindak lanjuti oleh komunitas masyarakat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan melaporkan nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan je Mahkamah Agung.??

Kita tunggu perkembangannya. Kenapa ini memancing penulis untuk membuat artikel yang bertajuk ini, karena sifatnya berdampak korbannya sudah sangat memprihatinkan yaitu sejumlah 911 korban nya dari siswa bakal calon melalui jalur prestasi PPDB SMA Negeri merasa terzalimi. Akibat olah oknum aparatur negara sipil yang tergoda dengan atau takut dengan intimidasi pihak pihak tertentu.
( Sumber berita harian terbit 29 Juni 24).

Wallahu a’lam. Allah Yang Maha Benar.

Penulis: Albar Santosa Subari

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *