POLITIK

Catatan Pojok Pilkada Sumsel

Oleh: Albar Santosa (Pegiat Literasi)

Sibernas.com, Palembang, —–Menjelang perhelatan Pesta Demokrasi di bumi Sriwijaya berupa pemilihan kepala daerah seperti nya mulai memanas, karena masa masa dibukanya pendaftaran bakal calon kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota.

Salah satu berita terhangat yang dibuat oleh media online tanggal 21 Juni 24 berjudul Calon Wagub Sumatera Selatan Cik Ujang akan kembali dilaporkan ke mabes Polri Atas Dugaan Ijazah Palsu.

Media sosial tersebut mengutip pernyataan Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta yang berasal dari Lahat. Untuk meminta kembali Mabes Polri untuk turun tangan. Surat tertanggal Jumat 21 Juni 2024.

Kalau kita telusuri seperti isu ini pernah menjadi hangat saat beliau Cik Ujang Bupati Lahat dan juga sudah dilaporkan ke mabes Polri,
Adapun dasar dugaan pelapor adalah karena adanya Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor 461/E2/TU/2020 tanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Koordinator Forum Nasional Jurnalis Indonesia.

Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor 461/E2/TU/2020 tersebut merujuk pada Surat Direktur Kelembagaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D.5.1/T/2007, yang intinya melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jarak jauh dan kelas Sabtu – Minggu.. Sehingga izajah yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ( universitas, atau Sekolah Tinggi) saat itu serta diketahui oleh Kopertis wilayah II, saat itu dinyatakan tidak sah untuk digunakan untuk jenjang karier maupun sebagai pegawai negeri ( ASN) istilah sekarang. .

Lihat Juga :  Ratu Dewa Minta RT dan RW Dukung Pemilukada 2024 Damai

Saat itu , antara awal tahun 2000 , sedang maraknya perkuliahan pembelajaran model jarak jauh dan kelas Sabtu dan Minggu di hampir seluruh kota dan kabupaten. Malah jenjang nya tidak saja strata satu, juga strata dua malah strata tiga ada yang menyelenggarakan.

Mungkin patut di duga saat itu ada kebijakan bahwa untuk menduduki karier bagi pegawai negeri harus sarjana dan untuk menduduki eselon dua setingkat Kepala Dinas harus minimal strata dua.

Maka waktu itu berbondong bondong lah mereka mengikuti program pendidikan pembelajaran model jarak jauh dan kelas Sabtu dan Minggu..Dan waktu itu belum ada larangan sama sekali.

Malah menjamur dulu ada pendidikan yang dilakukan di hotel hotel dengan model di atas. Tidak saja bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri, juga ada juga yang bermitra dengan menamakan perguruan tinggi luar negeri.

Kesimpulan nya bahwa pendidikan pembelajaran model jarak jauh dan kelas Sabtu -minggu, sempat menjamur mungkin patut diduga ada kebijakan yang mengharuskan pegawai negeri sipil memiliki izajah sarjana ataupun untuk menduduki eselon tertentu. Dan ini ditangkap oleh beberapa perguruan tinggi sampai ada larangan dari Mendikbud.

Bahwa larangan penggunaan izajah yang didapat hanya untuk jenjang karier sebagai pegawai dan penggunaan lain sebagai pegawai. Jadi skopnya terbatas. Sebab secara ilmu hukum acara pidana yang berhak memvonis sesuatu itu salah satu benar atau sah tidaknya dokumen adalah pengadilan pidana dengan uji balistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *