ADVERTORIAL

Pemprov Sumsel Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Sibernas.com, Palembang-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumsel. Raihan ini merupakan opini WTP kesepuluh kali berturut-turut.

Laporan itu diserahkan Anggota V BPK RI Dr Ir H Ahmadi Noor Supit, MM, CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, kepada Ketua DPRD Sumsel Dr Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH dan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr H Agus Fatoni, MSi pada Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Senin (13/5/2024).
Laporan hasil pemeriksaan tersebut disaksikan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) Dr Slamet Kurniawan dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama.

Anggota V BPK RI Dr Ir H Ahmadi mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP PSH).

Foto bersama usai penyerahan LKPD.

Adapun atas opini LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, BPK menekankan pada permasalahan terkait penggunaan kas terikat di kas daerah sebesar Rp624,73 miliar, belum dimilikinya pendanaan yang memadai untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp1,09 triliun dan Pelampauan pagu validasi realisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp22,75 miliar.

“Namun, pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, meski terdapat penekanan suatu hal atas LKPD Tahun 2023,” ujar Ahmadi.

Prestasi ini hendaknya memotivasi seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Sesuai hasil pemeriksaan, BPK juga menyampaikan beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus segera ditindaklanjuti. Yaitu:

1. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak memadai, antara lain kebijakan pengecualian progresif PKB tidak seluruhnya diatur dengan peraturan daerah (Perda) sehingga terdapat potensi penerimaan PKB yang tidak diterima Pemprov Sumsel dan PKB kurang ditetapkan atas 1407 kendaraan.

2. Pembayaran honorarium pada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020, yaitu pembayaran honorarium melebihi tarif Perpres dan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi).

3. Dana bagi hasil pajak rokok terlambat disalurkan dan terdapat kesalahan alokasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/ kota.

Selain melaksanakan perneriksaan, BPK juga memberikan perhatian khusus terhadap kemajuan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK untuk seluruh entitas yang diperiksa.

“Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya.

Sebagai catatan, posisi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Provinsi Sumatera Selatan yang telah sesuai rekomendasi dari tahun 2005 sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 75,93 persen. Capaian ini telah melampaui target nasional sebesar 75 persen. Namun, jika dicermati capaian TLRHP dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023, penyelesaian tindak lanjut Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 41,71 persen.

Untuk Itu, Ahmadi meminta agar pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK untuk Provinsi Sumatera Selatan agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan semua tindak lanjut dan memberikan prioritas lebih kepada rekomendasi yang diberikan selama masa jabatan saat ini.

Dia menegaskan kembali pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN/APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka.

“Oleh karena itu, sangatlah penting sinergi antar pihak guna memastikan bahwa setiap rupiah tersebut digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah daerah, untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai salah satu simbol prestasi,” katanya.

Lebih dari itu, menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan dengan cara yang benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, BPK RI Perwakilan Sumsel telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2023. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan Opini WTP, hal ini sekaligus membuat Pemprov Sumsel mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI, khususnya jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh Tim Pemeriksa, yang telah menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP secara tepat waktu, serta memberikan masukan, saran, rekomendasi yang konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, hasil pemeriksaan itu bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan Pemprov Sumsel.

Hal ini dikarenakan, Pemprov Sumsel berhasil mendapatkan Opini WTP dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 hingga 2023 dari BPK RI atau kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

“Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas kepercayaan ini, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut,” kata Fatoni.

“Prestasi ini tentunya menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang harus dipertahankan,” tambahnya.

Sementara terkait temuan hasil pemeriksaan menurutnya, harus ditindaklanjuti sekaligus sebagai bahan evaluasi pihaknya meningkatkan kinerja di masa masa yang akan datang.

“Kenapa pemeriksaan itu dilakukan antara lain untuk perbaikan perbaikan itu, sudah pasti dari semua hasil catatan dari hasil pemeriksaan BPK akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi pihaknya,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, atas nama pimpinan dan lembaga DPRD Sumsel dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel dan jajaran, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan dan Kepala BPK Perwakilan Sumsel Andri Yogama.

“Dengan telah diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK maka selanjutnya kami dapat membahas Raperda tentang pertanggungjawabab pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu diminta kepada Pj Gubernur Sumsel agar dapat menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan materi pembahasan tersebut,” katanya. (ADV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *