NASIONAL

PDIP Resmi Layangkan Gugatan Sengketa Pilpres ke PTUN, Ini Alasan dan Penjelasannya..!

Sibernas.com, Jakarta,—-  Belumlah usai hasil keputusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Makamah Konstitusi (MK), kini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menempuh jalur hukum dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan perbuatan melawan hukum karena telah meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 di  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (2/4/20240

Dalam petitumnya, PDIP meminta KPU mencabut keputusan Pilpres 2024 yang telah memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan meminta tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024.

Anggota Tim Hukum PDIP Erna Ratnaningsih usai mendaftarkan gugatannya kepada awak media mengatakan, pihaknya menempuh cara tersebut lantaran menilai  KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima Gibran sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya, KPU masih menggunakan peraturan lama saat menerima pendaftaran Gibran. Gugatan teregister dengan nomor perkara 133/G/2024/PTUN.JKT dengan pihak penggugat PDIP diwakili oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Tim hukum PDIP dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbun.

Lihat Juga :  Puan Hadiri WWF ke 10 di Bali, Komitmen Kuat Parlemen di Ketahanan Air Dunia

Menurut Erna, peraturan yang dimaksud yakni PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Dimana di dalamnya, syarat capres cawapres masih dibatasi minimal 40 tahun dan tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menambahkan syarat pernah menjadi kepala daerah.

“Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut,” kata Erna seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Rabu (3/4/2024)

Sementara itum  Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun menyebut gugatan PDIP di PTUN berbeda dengan gugatan mereka sebelumnya ke MK. Dalam gugatan kali ini, dia spesifik melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. Sementara di MK, gugatan hanya berkenaan dengan sengketa suara.

Gayus menambahkan, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, terutama KPU, PDIP dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Termasuk di dalamnya PDIP sebagai salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

“Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud merupakan salah satu pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan, yang sudah kami daftarkan,” turutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *