POLITIK

KPU Pastikan Caleg Eks Koruptor Dibawah 5 Tahun Tak Bisa Ikut Pemilu, Ini Penjelasannya..!

Sibernas.com, Jakarta,— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membenarkan adanya pergantian calon anggota legislatif (caleg) eks koruptor yang belum 5 tahun bebas. Hal itu, sebagai bentuk kepatuhan atas putusan Mahkamah Agung (MA).

” Kita juga sudah memberikan himbauan kepada elite parpol usai putusan MA. Tujuannya agar parpol dapat mengubah nama bacalegnya yang memang belum memenuhi syarat. Kalau kami cek di KPU pusat, calon calon anggota DPR RI yang pernah kena putusan pengadilan berupa pencabutan hak politik cuma ada satu saja. Dan itu oleh parpol bersangkutan sudah mengusulkan penggantian,” ujar Hasyim seperti dikutip dari inews.id, Selasa (10/10/2023).

Diketahui, MA mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 18 Ayat (2) yang dianggap memudahkan mantan terpidana kembali mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024.

Lihat Juga :  Fenomena Komunitas Komering Dalam Pilkada Sumsel

“Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon,” bunyi keterangan resmi MA, Senin (2/10/2023).

Aturan yang dibuat KPU tersebut membolehkan mantan narapidana untuk mendaftar sebagai caleg tanpa jeda waktu lima tahun. Hal itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat Juga :  Silaturahmi Nandriani Octarina ke Markas Besar GRIB Sumsel

MA menyatakan kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. MA juga menilai tindakan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Gugatan uji materi atas dua aturan itu dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta dua mantan pimpinan KPK yaitu Saut Situmorang dan Abraham Samad.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *