ADVERTORIAL

DPRD Sumsel Sampaikan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus

Sibernas.com, Palembang-DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna ke-61 dengan agenda ‘Penyampaian Hasil Pembahasan dan Penelitian dari 4 pansus Raperda’ di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (3/3/2023).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Hj R A Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki, SE. Hadir
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Plt Sekretaris DPRD Sumsel H Aprizal, SAg, SE, MSi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Suman Asra Supriono, MM.

Suasana Rapat Paripurna.

Secara bergiliran Pansus-pansus menyampaikan laporannya. Diawali Pansus I dengan juru bicara Ir Holda, MSi, yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Laporan Pasus II yang membahas Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan juru bicara H Alfrenzi Panggarbesi, SSi. Laporan Pansus III oleh Drs Tamrin, MSi, yang membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua DPRD Sumsel memimpin rapat paripurna.

Terakhir Laporan Pansus IV yang dibacakan oleh Andie Dinialdie, SE, yang membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043.

Senada, masing-masing Pansus menyampaikan kesimpulan akhir pembahasan penelitiannya dengan meminta perpanjangan waktu paling lama 1 tahun yang intinya bertujuan untuk membahas secara utuh, mendalam selain itu menunggu disahkannya peraturan yang menjadi landasan raperda dimaksud.

Setelah Pembacaan Laporan Pansus dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Keputusan DPRD terkait Laporan Pansus yang rancangannya telah dibacakan dahulu oleh Plt Sekretaris DPRD Sumsel Aprizal, dan telah disetujui seluruh peserta rapat. Paripurna diakhiri dengan mendengarkan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Laporan Pansus-Pansus.

Wagub Sumsel Mawardi Yahya mengapresiasi kinerja pansus dan dapat memahami bahwa keputusan yang diambil harus dengan kehati-hatian dan teliti karna Raperda dimaksud menyangkut hajat hidup masyarakat. (ADV)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *