SUMSEL

Kawali Minta DPRD Sumsel Usut Mafia Tambang

Sibernas.com, Palembang-Puluhan Masyarakat yang Tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari ( Kawali) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Aksi Demonstrasi di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel, Jum’at (27/05/2022)

Kedatangan Kawali tersebut untuk meminta Anggota DPRD Provinsi Sumsel mengusut praktik mafia tambang. “Ya, kedatangan kami kesini untuk meminta DPRD Provinsi Sumsel untuk mengusut praktik mafia tambang yang disinyalir dilakukan oleh PT Musi Prima Coal dan kontraktornya PT Lematang Coal Lestari,” ujar Koordinator Aksi (Korak) Kawali, Chandra Anugerah.

Chandra mengatakan, praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim ini dimulai sejak terjadinya kerusakan dan pencemaran Sungai Penimur, di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Muara Enim. “Termasuk dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh Kawali Sumsel atas aktivitas perusahaan yang diduga melanggar undang-undang. Seolah tak berpengaruh terhadap perusahaan asing ini,” katanya

Lebih lanjut diungkapkannya, atas dasar itulah pihaknya menduga kuat ada permainan politik sandera yang dilakukan PT MPC dan PT LCL, sehingga atas sanksi-sanksi yang mereka terima itu, para pejabat berwenang seperti tidak berbuat apapun. “Informasi yang dihimpun, terdapat oknum perwakilan perusahaan yang bertugas ‘menyelesaikan’ segala urusan termasuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Chandra

Lihat Juga :  Bantu Pengamanan dan Pengelolaan Aset, KAI Apresiasi Polda Sumsel dan BPN

Chandra menjelaskan, Hal inilah yang disinyalir membuat perusahaan pelanggar lingkungan ini tampak begitu kebal dengan hukum. Baik dari pejabat pemerintahan, sampai Aparat Penegak Hukum (APH). Padahal menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Muara Enim dan Sumsel pada umumnya, akibat aktivitas pertambangan yang dinilai Kawali Sumsel justru banyak memberikan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat. “Untuk itulah pihaknya meminta DPRD Sumsel untuk memanggil pihak terkait, juga perwakilan PT MPC dan kontraktornya PT LCL untuk memberikan klarifikasi segera. Massa aksi Kawali berencana menggelar demonstrasi yang lebih besar dari ini, bahkan dilakukan Kawali Nasional dan Kawali Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 5 Juni 2022 mendatang. Khusus di Sumsel, isu yang diangkat adalah mengenai lingkungan dan pertambangan ini,” jelasnya

Ditambahkannya, adapun tuntutan terhadap DPRD Provinsi Sumsel yaitu pertama meminta DPRD Sumsel mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (PT MPC) dan kontraktor IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumsel. “Kedua meminta DPRD Sumsel memanggil pihak terkait dan mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti sanksi dan memberikan klarifikasi yang terhadap aktivitas PT Lematang Coal Lestari yang diduga kuat melanggar lingkungan, diantaranya Pemindahan Sungai Penimur, Pembuatan Pelabuhan di garis sempadan sungai, Pembangunan jalan hauling/jalan tambang tanpa AMDAL dan Dugaan melakukan illegal mining karena menambang di tengah sanksi. Ketiga yaitu meminta DPRD Sumsel mendorong dinas terkait untuk melakukan audit hasil penambangan perusahaan tersebut,” kata Chandra

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, Ikhwansyah mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pihaknya mendorong Komisi IV dalam waktu 10 hari kedepan untuk menjawabpwrmintaan Kawali Sumsel. “Tuntutan ini akan langsung kami teruskan, namun kami juga meminta waktu untuk bisa segera menyampaikan jawaban dan tindaklanjut terhadap tuntutan ini. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumsel tentu berpihak pada rakyat,” katanya singkat

Reporter : Maulana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *