SUMSEL

150 Hektar Hutan di Sumsel Belum Dikelola Pemerintah

Sibernas.com, Palembang-Sekitar 150 hektar perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum terkelola atau digarap oleh pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel H A Taufik pada Workshop dan Rapat Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Selasa (9/11/2021).

“Kita tahu perhutanan sosial adalah program Nawacita Presiden. Oleh sebab itu, di setiap daerah ada pokja percepatan perhutanan sosial. Kita mengarah ke setiap kabupaten ada Pokja,” ujarnya.

Taufik menjelaskan, di Sumsel ada 300 ribu hektar perhutanan sosial. Sekarang ada 150 ribu hektar atau sebesar 50 persen yang belum dikelola.

“Kita tahu perhutanan sosial ada 5 skema, yakni skema hutan adat, skema hutan desa, skema hutab kemitraan, skema hutan kemasyarakatan dan skema hutan tanaman rakyat (HTR). Untuk skema hutan HTR, Sumsel terbaik di Indonesia,” katanya.

Lihat Juga :  Menko Polhukam Hadi: Cuma Turunnya hujan Dari langit Tidak Ada Punglinya

Taufik mengatakan, perhutanan sosial tujuannya adalah untuk kesejahtaraan masyarakat dengan prinsip keadilan. Selama ini, perhutanan sosial dikelola perusahaan besar seperi Musi Hutan Persada (MHP) dan Sinar Mas.

Tapi sekarang, perhutanan sosial boleh dikelola oleh masyarakat, kelompok tani dan perorangan secara gratis selama 35 tahun. Jika pengelolaannya baik maka bisa diperpanjang. Ini pada prinsipnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan perhutanan sosial tidak boleh diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan dan dalam satu kartu keluarga hanya boleh lebih dari satu orang.

“Dengan dibolehkannya masyarakat mengelola perhutanan sosial, maka masyarakat akan ada rasa memiliki sehingga dapat mengurangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah), ilegal logging, ilegal tambang. Dan masyarakat yang berhak mengelola perhutanan sosial adalah masyarakat setempat dan tidak boleh masyarakat pendatang,” ungkapnya.

Lihat Juga :  Sambut Libur Idul Adha dan Liburan Sekolah, KAI Divre III Palembang Sediakan 75,968 Tempat Duduk

Koordinator Program Hutan Kita Institut (Haki) Sumsel Bejo Dewangga mengatakan, Haki adalah anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumsel.

“Target kita adalah dalam 2 tahun ini 5,000 hektar di-support untuk perhutanan sosial. Kita cari wilayah baru. Kami ada target penambahan hutan adat,” katanya.

Bejo mengungkapkan, perhutanan sosial memberikan hak kelola ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi selama ini masyarakat yang tergantung kehidupannya di hutan merasa ketakutan memanfaatkan kawasan perhutanan sosial, karena belum legal.

“Nah kita bantu mulai dari usulan, pemberkasan sehingga masyarakat bisa mengelolah perhutanan sosial secara legal. Kita harapkan dukungan dari Pemprov Sumsel, termasuk pascasudah dikeluarkan izin, harus ada dukungan anggaran pemerintah daerah dalam mengelola perhutanan sosial bagi masyarakat,” jelas dia.

Reporter: Yanti
Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *