EKONOMI

BUMD Diminta Ikut Kontribusi Dalam Meningkatkan Perekonomian Sumsel

Sibernas.com, Palembang-Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel Afrian Joni, SE,MM, berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Sumsel. Langkah-langkah harus dilakukan BUMD adalah dengan membuat rencana bisnis 5 tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP).

“Pertama setiap BUMD wajib menyusun rencana bisnis dan RKAP sesuai Permendagri Nomor 118 tahun 2018. Kedua, dibahas penyertaan modal, struktur permodalan BUMD seperti hibah, subsidi, penugasan Pemda,” ujar Afrian Joni.

Afrian menyampaikan hal itu dalam rapat teknis bersama Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI dengan agenda ‘Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui BUMD di Sumsel‘ bertempat di Hotel Swarna Dwipa, Selasa (5/10/2021).

Afrian menjelaskan, berdasarkan evaluasi secara keseluruhan sudah baik tapi ada beberapa BUMD yang belum memberikan deviden. Tapi tahun ini sudah memberikan kontribusi positif atau labah, tapi belum bisa memberikan deviden karena akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Lihat Juga :  Plasgos Membawa Keamanan dan Kepercayaan Lebih Lanjut dengan Fitur Verifikasi ID Card untuk Penjual

“Sebagai contoh Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2021 sudah menurunkan Non-Performing Loan (NPL) dari 5-6 tahun lalu yang mencapai 60 persen, tahun ini NPL turun 13 persen,” kata dia.

Itu artinya tahun ini sudah ada laba, tapi belum memberikan deviden karena menutupi kerugian tahun sebelumnya. Begitu pula dengan BUMD lainnya sudah memperoleh laba di tahun ini, tapi belum memberikan deviden karena menutupi kerugian 5 tahun sebelumnya.

“Tapi sebenarnya perusahaan itu sudah sehat,” tambahnya.

Afrian menjelaskan, BUMD milik Pemprov Sumsel ini adalah bisnis. Tujuannya mencari laba atau memberikan deviden kepada pemegang saham. BUMD ini modalnya dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, ada dari Pemprov yang anggarannya berasal dari APBD atau uang rakyat/pajak.

Lihat Juga :  AnyMind Group memperluas kemampuan AnyChat ke marketplace e-commerce melalui integrasi dengan platform terkemuka di Asia Tenggara, Lazada dan Shopee

“Jadi pengelolaan BUMD itu beda dengan perusahaan milik perorangan. Karena BUMD modalnya dari APBD atau uang rakyat itu beban di BUMD itu double. Saya ingatkan harus hati hati dalam pengelolaan ada regulasi,” kata dia.

“Kalau perusahaan perseorangan ada uang bisa langsung belanja. Tapi kalau BUMD itu ada aturannya, ada RKAP untuk minta penyertaan modal, harus ada tahapannya. Itu diikuti aturannya,” ungkap dia.

Reporter: Yanti
Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.