SUMSEL

Besok Pemutihan Pajak di Sumsel Dimulai, Ini Kategorinya

Sibernas.com, Palembang-Program Pemberian Keringanan Pajak atau biasa disebut Pemutihan Pajak oleh Pemerintah Provinsi Sumsel akan dimulai 01 Oktober 2021. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Neng Muhaiba saat diwawancarai diruang kerjanya, Kamis (30/09/2021).

Neng mengatakan, pada Oktober nanti provinsi Sumsel akan melakukan pemutihan pajak. “Ya, besok pemutihan pajak untuk di Provinsi Sumsel akan dimulai. Dan akan berakhir pada akhir tahun ini yaitu 31 Desember 2021,” katanya

Pemutihan pajak yang akan dilakukan di Provinsi Sumsel tersebut untuk dua kategori yaitu Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan yang kedua yaitu Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Bunga Pajak Kendaraan Bermotor & Denda Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. “Untuk kategori pertama ini kita lakukan pemutihan pajak karena banyak wajib pajak (WP) Progresif di Sumsel khususnya kota Palembang merupakan seorang Driver Online baik Ojek Online(Ojol) ataupun Taksi Online (Taksol) yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Tapi selama masa Pandemi pendapatan dari Driver online juga berkurang akibat dari banyaknya perusahaan dan karyawan kantor yang Work From Home (WFH). Oleh karena itu Gubernur Sumsel Herman Deru ingin memberikan keringan kepada WP Progresif ini juga,” ujar Neng

Lihat Juga :  Lakukan Terobosan dan Inovasi, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Terima Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari IPDN

Neng menjelaskan, untuk kategori kedua Dilakukan pemutihan pajak ini sama sepeti yang dilakukan pada tahun yang lalu atau sebelumnya. “Penghapusan Denda PKB di tahun ini juga kembali dilakukan tanpa batasan berapa tahun lamanya WP menunggak pembayaran pajak. Jadi gak hanya yang menunggak satu tahun, bahkan yang menunggak sampai 4 tahun Beban dendanya juga dihapuskan,” jelasnya

Lebih lanjut diungkapkannya, untuk Denda Bunga BBNKB, merupakan Denda dari kendaraan baru yang masih memiliki biaya Fiskal yang belum terbayar. “Keterlambatanya itu ada denda, dan denda keterlambatan itu juga dibebaskan hanya dendanya saja,” ungkap Neng

Neng menambahkan, menurut UUD nomor 28 tahun 2009 tentang Penghapusan, Pengurangan dan pembebasan Denda adalah kewenangan kepala daerah. Untuk itulah kenapa dilakuan Pemutihan Pajak selain untuk membantu WP yang terdampak Covid-19 juga untuk membantun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tengah di canangkan. “Untuk itulah dalam tahun ini masih dalam rangga PEN Gubernur Sumsel Herman Deru mengambil kebijakan Pemutihan Pajak Kembali,” katanya

Untuk diketahui berdasarkan data yang ada tahun lalu perolehan pajak kendaraan bermotor (PKB) Sumsel berhasil overtarget hingga 106,52 persen. Dari target sebesar Rp 1.004.120.000.000 terealisasi menjadi Rp1.069.603.760.039.

Sementara untuk tahun ini, hingga 28 September 2021, realisasi PKB mencapai Rp 720.735.329.448 Atau 75,19 persen dari target tahun ini sebesar Rp 958.500.000.000.

Sementara itu untuk total target PAD tahun 2021 yang ditetapkan mencapai Rp 3,23 triliun. Rinciannya, untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) target tahun ini sebesar Rp 958,5 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 926,3 miliar, pajak air permukaan (PAP) Rp 12 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp 827 miliar dan pajak rokok Rp 528 miliar.

Reporter : Maulana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *