POLITIK

Pemprov Sumsel Seimbangkan Pengalokasian Anggaran

Sibernas.com, Palembang-Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan jawaban Gubernur Sumsel terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021.

Jawaban tersebut disampaikan Mawardi dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, Jalan POM IX, Senin (27/9/2021).

Mawardi menyampaikan sejumlah poin penting sebagai jawaban kepada sembilan fraksi DPRD Sumsel yang sebelumnya telah menyampaikan pemandangannya atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021.

Poin penting tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, pengangkatan guru honorer, kebijakan angkutan batubara, pajak, pendidikan, hingga pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMD).

“Ini untuk menyelaraskan antara eksekutif dan legislatif. Kita memaparkan kebijakan yang akan dilakukan melalui Raperda tersebut,” kata Mawardi.

Dia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tetap akan menyeimbangkan dalam pengalokasian anggaran sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat lebih efektif.

“Kita menginginkan anggaran ini bukan hanya terserap tapi juga efektif dalam membangun daerah. Sebab itulah, kita sangat berterima kasih atas saran yang telah diberikan dewan sehingga Sumsel ini sejalan dengan visi misi Maju Untuk Semua,” terangnya.

Lihat Juga :  Kembalikan Formulir di PDIP, Herman Deru Berharap Bisa Bersama PDIP Untuk Memenangkan Pilgub Sumsel

Dalam rapat paripurna sebelumnya, Sejumlah fraksi di DPRD Sumsel memberikan pandangan baik terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun 2021.

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Ahmad Toha. PKS mengapresiasi Pemprov Sumsel yang memberikan anggaran kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palembang berupa pembangunan infrastruktur jalan/jembatan flyover.

“Kita semua berharap bantuan tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat Kota Palembang dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, serta mampu menunjang kelancaran pertumbuhan perekonomian baik masyarakat Kota Palembang atau masyarakat Sumsel pada umumnya,” katanya.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mendukung Pemprov Sumsel atas pengangkatan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 400 orang.

“Kami apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas adanya pengakatan tenaga penyuluh pertanian ini. Kita harap kebijakan ini menjadi langkah yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian sehingga menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkapnya.

Lihat Juga :  Duet Srikandi Holda-Meli Mustika Target Sumsel Masuk 10 Provinsi Terkaya

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicara Sri Sutandi menyampaikan dukungannya atas pengangkatan tenaga penyuluh baik pertanian, perkebunan dan perikanan, diharapkan untuk diberdayakan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Partai Nasdem juga mendukung sepenuhnya langkah Gubernur Sumsel yang memberikan tunjangan belajar daring khusus untuk guru honorer di Sumsel.

“Kami harapkan program ini terus berlanjut,” ucapnya.

Fraksi Nasdem mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel agar dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah dapat dilakukan secara efisian, efektif dan transparan serta akuntabel.

Sementara itu, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, SH, mengatakan, jawaban tersebut telah disampaikan secara rinci. Sembilan fraksi di DPRD Sumsel menyetujui jawaban yang diberikan tersebut.

“Pemandangan dan jawaban dari Gubernur ini akan dikoordinasikan. Fraksi akan menggelar rapat lanjutan bersama OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel,” kata Kartika.

Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *