SUMSEL

Banyak Perusahaan di Sumsel Bayar Gaji Tidak Sesuai UMP

Sibernas.com, Palembang-Sepanjang tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima lebih dari 50 pengaduan dari serikat kerja dan karyawan. Pengaduan tersebut didominasi tentang gaji atau upah yang tidak sesuai standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kabid Pengawasan Disnakertrans Sumsel Erman Rasul mengatakan, persoalan yang paling banyak diadukan karyawan saat ini adalah masalah upah dan kecelakaan kerja. Upah yang dipersoalkan karena tidak sesuai standar UMK atau UMP.

“Mestinya sama atau di atas itu. Tapi kebanyakan di bawah UMK dan UMP. Di masa pandemi ini, pembayaran upah tidak sesuai UMK dan UMK itu banyak diadukan. Dan perusahaan berdalih tidak bisa lagi membayar upah sesuai dengan UMK atau UMP karena dampak pandemi,” kata Erman.

Erman menyampaikan hal itu
saat Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sumsel 2021di Hotel Fave, Jumat (25/9/2021).

Lihat Juga :  PT KAI Divre III Palembang Salurkan 23 Ekor Hewan Kurban

Pengaduan itu, lanjut Erman, dari serikat kerja atau karyawan akan ditindaklanjuti dengan memuat nota satu, nota dua atau peringatan. Sepanjang tahun ini sudah ada pengaduan di atas 50 laporan.

“Kita upayakan mediasi, kita datang ke perusahaan mencari solusi supaya ada kesepakatan. Kalau dalam mediasi tetap tidak ada kesepakatan ya kita lanjutkan ke kepolisian, mampu atau tidak perusahaan membayar hak karyawan, itu bisa masuk ranah pidana. Apalagi untuk kecelakaan kerja, jika tidak diurusi pemilik usaha, itu masuk tindak pidana. UU Tenaga Kerja (Omnibuslaw) itu jelas dengan turunanya,” jelasnya.

Erman menyampaikan, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban, karyawan bisa datang ke bagian pengawasan Disnakertrans Sumsel.

“Datang ke kami dengan berkas, daftar hadir, daftar gaji, itu bisa kita tindaklanjuti. Bagian pengawasan itu berkaitan dengan norma kerja di perusahaan meliputi upah, kecelakaan kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja,” paparnya.

Lihat Juga :  PT KAI Divre III Palembang Salurkan 23 Ekor Hewan Kurban

Terkait pemilihan Dewan Pembina Daerah (DPD) Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sumsel 2021, Erman mengatakan, ada enam peserta yang jadi kandidat.

“Kita terkejut antusias pesertanya banyak. APKI ini punya perananan penting untuk peningkatan SDM pengawas,” katanya.

Sementara itu, panitia Stering Comite Musda I DPD APKI Sumsel Marihot Sianipar mengatakan, Musda ini meneruskan kesepakatan bersama APKI guna menunjang keberhasilan pengawas ketenagakerjaan.

Marihot mengatakan, dalam Musda ini ada enam calon yakni Tina Suzan, Sahadi, Fangky, Mat Nursan, A Riadi dan Marlian. APKI, kata dia, adalah fungsional pengawas tenagakerjaan, fungsional diarahkan ada organisasi untuk menunjang kinerja.

“Tujuan asosiasi ini menunjang kinerja pengawas, kemampuan, pemenuhan angka kredit. Anggotanya fungsional pengawas di Disnakertrans Sumsel ada 56 orang pengawas,” katanya.

Setelah dilakukan voting yang terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina DPD APKI Sumsel periode 2021-2024 adalah Mat Nursan.

Reporter: Yanti
Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *