PALEMBANG

Pemkot Palembang Kembali Dikritik, Bukan Saatnya Unjuk Kekuasaan Lewat Sanksi

Sibernas.com, Palembang-Kalangan akademisi kembali mengkritik komentar Wakil Walikota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda yang akan menutup sekolah yang terjadi penyebaran Covid-19.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Thamrin, MSi, mengaku gagal paham dengan istilah penutupan sekolah tersebut. apakah dimaksudkan sebagai sanksi atau bagian dari penegakan kebijakan.

“Jika penutupan sekolah merupakan penegakan kebijakan jelas penutupan sekolah bukanlah alternatif kebijakan yang tepat. Jika terjadi penularan, bukan sekolahnya yang ditutup, tapi proses pembelajarannya yang kembali diubah dari luring menjadi daring,” ucap Dr M Husni Thamrin MSi saat dihubungi via telpon, Sabtu (11/9/2021).

Jika penutupan sekolah diartikan sebagai sanksi akibat adanya penularan jelas merupakan kebijakan salah alamat. Terjadinya penularan di lingkungan sekolah adalah gegabah jika ditimpakan kesalahannya semata pada pihak sekolah.

Lihat Juga :  Ratu Dewa Sabet Penghargaan Leading Public Service Innovation

“Bukankah kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) ini sebabnya berasal dari kebijakan atau keputusan pemerintah termasuk Pemerintah Kota Palembang. Mengapa sanksi hanya diberikan kepada pihak sekolah,” cetusnya.

Dia menambahkan, ada kesan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang keliru memahami kebijakan PTM. Seharusnya Pemkot bukan mengedepankan sanksi untuk menunjukkan keseriusan, tetapi justru harus lebih fokus pada upaya bagaimana dapat mengimplementasi kebijakan PTM ini dengan baik.

“Pengendalian dan mitigasi risiko harusnya lebih menjadi prioritas ketimbangan sanksi. Karena ancaman terhadap keberlangsungan PTM ini adalah potensi risiko transmisi maka hendaknya lebih fokus pada soal pengendalian risiko ini, “ terangnya.

Selain itu jangan lupa, sekolah dan insannya berkewajiban menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan baik, tapi pemerintah juga punya kewajiban 3 T, yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) yang harus dilaksanakan dengan baik juga.

Lihat Juga :  Wisata Tower Ampera Mulai Beroperasi di 2025

Disamping memasukan upaya proteksi melalui vaksinasi yang masih rendah. Selain itu PTM juga hendaknya sudah diikuti dengan rencana aksi yang konkrit dalam berbagai skenario.

“Bukan saatnya unjuk kekuasaan melalui ancaman sanksi, tapi saatnya unjuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi,” kata Husni.

Reporter: Arsen
Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *