PALEMBANG

Waspada Penipuan Lelang Kendaraan Milik Pemerintah

Sibernas.com, Palembang-Penipuan lelang kendaraan dinas milik pemerintah cukup marak. Sehingga Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Wilayah Sumbagsel meminta agar masyarakat waspada dan melihat informasi di website resmi.

Kepala DJKN Wilayah Sumbagsel Suryahadi mengatakan, lelang kendaraan dinas pemerintah mekanismenya terbuka untuk umum secara online di website dan aplikasi Lelang Indonesia. Di luar dari platform resmi tersebut, DJKN meminta agar masyarakat waspada terhadap penipuan lelang.

Masyarakat perlu mewaspadai apabila mendapatkan aset lelang dengan harga sangat murah, kemudian pentransferan dana ke rekening pribadi bukan rekening perusahaan/badan usaha dan pejabat tidak kompeten/palsu.

“Diluar dari Lelang Indonesia kami pastikan itu hoax. Apalagi sering disebar list-list kendaraan lelang itu tidak benar. Masyarakat perlu mewaspadai tiga barometer tadi saat mengikuti lelang apapun baik kendaraan dinas milik pemerintah daerah atau lainnya,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Lihat Juga :  Ratu Dewa Janjikan Insentif RT dan RW Kota Palembang Naik

Proses lelang ataupun penghapusan aset milik pemerintah daerah juga berlaku bila pemerintah setempat melakukan pengadaan sepeda. Terlebih jika pengadaan sepeda itu menggunakan belanja modal dari APBD, ketika hendak dihapuskan harus dilelang

“Jadi mau apapun barangnya, tapi barang tersebut tercatat dan ada nomor registernya makan ketika penghapusan perlu dilelang. Tidak bisa dia kalau dia pensiun, asetnya ikut sama dia pensiun juga,” katanya.

Saat ini sudah ada 72 unit kendaraan Dinas milik Pemerintah Kota Palembang yang telah dilelang serta penghapusan aset sejak tahun 2020. Kendaraan Dinas baik roda dua dan roda empat yang telah dilelang dalam kondisi memang sudah tidak laik dipakai.

Lihat Juga :  Ratusan Aktivis Sumsel dan Orang Tua Siswa Demo di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel, Ini Tuntutannya

Pihaknya, sebagai bagian dari Pemerintah Pusat membantu proses lelang aset milik pemerintah daerah dalam menerapkan harga limit aset.

“Dari catatan kami sudah ada 72 unit aset, itu sudah termasuk yang tahun ini. Rata-rata aset yang dihapuskan itu empat kali setiap periode lelang,” katanya.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan DJKN guna melakukan penertiban aset-aset milik pemerintah kota.

“Baik itu mobil, motor ataupun rumah yang menjadi kekayaan daerah kita kerja sama kan dengan DJKN,” katanya.

Reporter: Pitria
Editor: Ferly M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *