NASIONAL

Mulai 1 Februari, Sri Mulyani Pungut Pajak Penjualan Pulsa & Token Listrik

SIBERNAS.com, Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan mengenai pengenaan serta penghitungan pajak terkait dengan transaksi pembelian pulsa, kartu perdana, token, hingga voucher.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Dalam PMK ini, mekanisme pemungutan pajak yang diatur melingkupi penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan distributor, serta oleh penyedia tenaga listrik atau dalam hal ini PLN.

Seperti Dilansir dari cnnindonesia.com, BKP yang dimaksud berupa pulsa dan kartu perdana, baik voucer maupun elektronik, serta token.

Lihat Juga :  Caleg Terpilih Nyalon Pilkada, KPU : Harus Mundur, Biar Jelas Maunya Kemana..!

Dalam hal penyerahan pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada distributor dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak.

Sementara, jika penyerahan dilakukan antar distributor, yakni distributor tingkat pertama dan tingkat kedua, pemungutan PPN dilakukan oleh distributor tingkat pertama.

Kemudian, jika penyerahan pulsa dan kartu perdana dilakukan oleh distributor kepada pelanggan, pemungutan PPN dilakukan oleh distributor.

Dalam beleid tersebut, dijelaskan pula bahwa PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana yang dipungut penyelenggara jasa telekomunikasi dan distributor akan terutang pada saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit.

Kemudian, PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua atau tingkat selanjutnya terutang saat pembayaran diterima, termasuk saat penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Selanjutnya, dalam hal penyerahan token, pemerintah membebaskan pungutan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya, token tersebut bisa langsung diserahkan dari distributor kepada pelanggan setelah transaksi dilakukan tanpa perlu pemungutan PPN.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021,” bunyi Pasal 21 PMK tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *