PALEMBANG

HMI Cabang Palembang Kecam Penembakan 6 Anggota FPI

Sibernas.com, Palembang-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, mengecam tindakan aparat kepolisian yang menembak mati enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hal ini disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Palembang Eko Hendiyono, pada konferensi pers yang dilakukan HMI Cabang Palembang di Jalan Radial Palembang, Minggu (13/12/2020).

Eko mengatakan, penembakan terhadap enam Laskar FPI merupakan tindakan biadab, mengingat keenam orang itu tengah mengawal Rizieq menuju pengajian subuh.

“Saya mengutuk tindakan pembunuhan tersebut. Sejujurnya, saya sangat menyesalkan tindakan oknum yang sangat gegabah dalam melakukan penindakan, sehingga mengakibatkan hilangnya 6 nyawa manusia sekaligus,” kata Eko.

Eko menuturkan HMI memaksa pemerintah untuk mengusut tuntas kasus HAM tersebut.
karena hal itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Lihat Juga :  92 Pejabat Pemko Palembang Dibongkar, Mulai dari Lurah Hingga Camat

“Sebagai orang yang terlatih, semestinya penggunaan senjata oleh aparat adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka melindungi diri dan/atau orang lain dengan cara melumpuhkan, bukan mematikan,” tambah Eko.

Lanjut Eko, berdasarkan ketentuannya penggunaan senjata telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu pada pasal 2 dan pasal 3.

“Diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan dari penggunaan kekuatan adalah untuk pencegahan tindakan pelaku kejahatan dan perlindungan diri atau masyarakat dari perbuatan yang mengancam,” tegasnya.

“Sementara di Pasal 3 disebutkan bahwa prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal,” jelasnya.

Selain soal penembakan, Eko juga menyoroti tentang penetapan Sebagai Tersangka Habib Rizieq Shihab (HRS). Dia mengatakan, bahwasanya tidak ada alasan yang konkrit terhadap penetapan HRS sebagai tersangka, sedangkan banyak pelanggar protokol kesehatan lainnya tapi tidak ditindak.

“Saya berharap agar hukum tidak tebang pilih, kalau dulu hingga sekarang kita kenal istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, sekarang ada tambahan tajam ke pengkritik, sangat-sangat tumpul ke penjilat penguasa,” tutupnya.

Reporter: Edo Pramadi
Editor: Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *