PALEMBANG

Mahasiswa Kecewa Pejabat Pemkot Palembang Tidak Punya Itikad Baik

Sibernas.com, Palembang-Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor Walikota Palembang, Senin (19/10/2020), yang dilakukan mahasiswa berujung kekecewaan. Sebab, hingga pukul 16.00 WIB, pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tidak kunjung menemui pedemonstran.

Puluhan mahasiswa itu sudah datang sejak pukul 13.00 WIB dan hingga sore sembari menunggu pejabat, mereka melakukan orasi. Selain kecewa atas disahkannya UU Cipta Kerja, mahasiswa ini juga kecewa hingga sore belum ada satupun diantara pejabat yang mendatangi mereka.

Mereka meminta setidaknya Walikota Palembang Harnojoyo, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda atau Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, menemui mereka dan memberikan respon.

Salah seorang koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, pihaknya menunggu Wakil Walikota Palembang yang sedang kunjungan ke warga Palembang, tapi tidak kunjung menemui aksi mahasiswa.

Lihat Juga :  Rumah Dinas Walikota Palembang di Jalan Tasik Gelar Open House 2 Hari

“Kami juga warga, tapi kenapa kami tidak ditemui. Kami jauh dari daerah masing-masing tapi tidak ada itikad baik dari pejabat pemkot untuk menemui kami,” katanya.

Pihaknya ingin melihat keberpihakan walikota, pihaknya akan melakukan aksi selanjutanya.

“Kenapa kita datang, inilah bentuk pemerintah kita, hanya bentuk omongan, sama seperti omongan saat kampanye saja,” katanya.

Menurut koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Selatan (BEM SS) Janes Putra, pihaknya dengan tegas menjelaskan bahwa dari awal tidak pernah pro terhadap UU yang dinilai bakal menindas masyarakat dan semua pihak kalangan kecil. Sekolompok massa pun, sambungnya, akan terus melakukan aksi sampai UU Cipta Kerja dicabut.

“Untuk hari ini kami menuntut Walikota Palembang untuk menolak Omnibus Law secara tegas baik tersirat maupun tersurat,” katanya.

Tuntutan kedua, adalah mendorong pemerintah daerah terutama Walikota Palembang Harnojoyo, untuk mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodountuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dalam pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Karena kami menilai masih banyak UU yang perlu diurus dan disahkan di luar UU Omnibus Law,” katanya.

Aksi itupun ditemui oleh Staf Ahli Bidah Keuangan, Hukum dan HAM Kota Palembang Arthur Febriansyah. Namun, mahasiswa tetap tidak puas. Arthur mengatakan, aspirasi ini akan disampaikan kepada walikota. Lantaran pegawai jam kerja pegawai Pemkot Palembang sampai jam 16.00 WIB, maka pihaknya meminta perhatian mahasiswa untuk mengakhiri aksi itu.

“Pejabat sedang tidak ada di tempat, aspirasi akan kami sampaikan,” katanya.

Reporter: Kamayel Ar-Razi
Editor: Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.