PALEMBANG

3 Menteri Sambangi Sumsel Bahas Percepatan Dana Desa

Sibernas.com, Palembang-Tiga Menteri Republik Indonesia (RI) yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes dan PDTT), Halim Iskandar hadir dalam rapat Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kota Palembang, Jumat (28/02/2020).

Mendagri,Tito Karnavian mengatakan, kalau kedatangan ketiga Menteri ini merupakan yang berkompeten dalam penyaluran Dana Desa. Menteri Desa memang kementerian yang mengayomi Pemerintahan Desa, Menteri Keuangan sebagai pemberi Dana Desa, dan Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa. “Road Show Percepatan Penyaluran Dana Desa ini sengaja menghadirkan tiga Kementerian, tapi hanya Sumsel yang langsung didatangi tiga Mentri secara langsung,” Katanya

Lanjutnya, dalam percepatan penyaluran dana desa Kementerian dalam Negeri berperan sebagai pengawas dan pembimbing aparat desa agar dana desa ini tepat sasaran. “Saya ingatkan kepada Kepala Desa kalau dana desa ini gunanya untuk mensejahterakan masyarakat Desa, bukan dana untuk Kades ataupun perangkat desanya. Harus tepat sasaran jangan sampai disalah gunakan,” ujar Tito.

Lihat Juga :  1573 Warga Binaan Kelas 1A Palembang Mendapatkan Remisi, Satu Diantaranya Hirup Udara Bebas

Menkeu RI, Sri Mulyani mengatakan, tahun ini anggaran untuk dana desa sebesar 72 Triliun di seluruh desa di Indonesia. “Meningkatnya bantuan ini juga meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu kami berharap dana desa bisa dijalankan tepat waktu dan tepat kwalitas,” katanya

Untuk Provinsi Sumsel dalam penyaluran tahap pertama dana desa baru ada 25 Desa yang tersalurkan. 25 Desa itu semuanya berada di Kabupaten Musirawas. “Untuk itu saya berharap agar desa-desa lain bisa mempercepat adminitrasinya agar penyaluranya juga cepat. Kedepan desa yang telah menyelesaikan Adminitrasi lebih dulu bisa langsung melaporkan laporanya, tidak harus menunggu desa lain. Agar penyaluran dana desanya juga cepat,” ujar Sri

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, agar setiap desa untuk mengalokasikan dana desa tahap I untuk pembangunan padat karya tunai. “Jika desa di dalam APBDes menganggarkan pembangunan padat karya tunai di tahap II dan III segera ditarik kembali untuk dimajukan ke tahap I,” ungkapnya

Selain itu dirinya mengimbau kepada Kepala Desa (Kades) untuk tidak bertranksasi menggunakan dana desa dengan uang tunai melainkan transfer melalui bank. “Misalnya dalam pengerjaan padat karya tunai itu uangnya ditransfer kan itu ada jejak digitalnya sehingga bisa jadi tanggung jawab desa serta menghindari penyelewengan,” kata Abdul Halim

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, bahwa pihaknya berharap agar kedepan Kepala Desa mendapatkan dana Oprasional. Cara ini dianggapnya efektif untuk menghindari kecurangan atau pemakaian dana desa untuk Oprasional. “Mereka ini (Kades) pejabat Politik Desa, jadi perlu juga mendapat dana Oprasional karena setiap minggu di desa itu pasti ada acara atai pesta pernikahan. Apalagi saya rasa cara ini efektif untuk menghindari kecurangan pemakaian dana desa untung uang oprasional mereka,” katanya singkat

Reporter : Maulana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.