PALEMBANG

Perizinan Lewat Online Maksimal 3 Hari, Ada Pungli Langsung Disanksi

Sibernas.com, Palembang-Percepatan dan penyederhanaan izin, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempermudah dengan menyiapkan perizinan secara online melalui website Mpp.palembang.go.id dengan proses maksimal tiga hari.

Bahkan, dipastikan jika kedapatan petugas Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) yang melakukan pungli langsung disanksi berat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa usai sosialisasi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR), di Jalan Letkol Iskandar, Rabu (12/2/2020).

“Kita harus menjemput bola untuk meningkatkan PAD, dimana dengan perizinan secara online tidak dikenakan biaya dalam pembuatan izin reklame ini. Jika ada petugas yang pungli, langsung diberi sanksi berat,” katanya.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 yang mencapai Rp1,8 triliun dinilai Pemerintah Kota Palembang akan tercapai salah satunya dengan jemput bola perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR).

Lihat Juga :  Ngaku Bisa Gugurkan Kandungan, Dukun Cabul di Sumsel ini Ajak Korbanya Hubungan Intim Sehari Tiga Kali

“Target dalam dua hari kedepan akan mengumpulkan OPD yang menghasilkan retribusi, kita akan evaluasi apa saja kendalanya. Agar target Rp1,8 triliun tercapai,” katanya.

Kepala DPMPTSP Kota Palembang Akhmad Mustain mengatakan, membuat perizinan apapun cukup melalui Mpp.palembang.go.id dan melengkapi syarat. Contohnya akan izin reklame, cukup membuat akun lewat website itu, isi data, scan KTP, gambar reklame, sketsa dan alamat menggunakan GPS.

“Prosesnya bisa 1 hari selesai setelah datanya benar, maksimal 3 hari bisa jadi mengapload data salah. Akan diberi tahu oleh admin dan nanti pemohon yang perbaiki,” jelasnya.

Setelah adanya perizinan secara online ini, setidaknya dalam sehari ada 10-20 pemohon yang langsung diselesaikan. Baik itu izin praktek, IMB dan lainnya dimana didominasi oleh bidang kesehatan.

Lihat Juga :  Gubernur Terima Bantuan APD dari BUMN di Sumsel

“Saat ini perizinan sudah dipermudah, seperti reklame di bawah 12 meter persegi tanpa disurvey petugas, sedangkan di atas 3 meter persegi tetap disurvey,” katanya.

Menurutnya, pihaknya mempermudah Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang untuk mencapai target pendapatan. Berdasarkan temuan seperti di Jalan Kolonel Atmo, ada yang sudah bayar pajak tapi belum mengurus izin.

“Ada juga yang sudah mengurus izin tapi belum kena pajak, ini kita data dan tertibkan,” katanya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi
Editor : Zahid Blandino

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close