PALEMBANG

Palembang Hanya Dijatah 500 Keping Blangko KTP-el Per Bulan

Sibernas.com, Palembang– Keterbatasan krisis blangko KTP-el dari pusat membuat beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mengalami kekurangan blangko KTP-el. Bahkan, saat ini beberapa Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Sumsel dibatasi pemberian KTP-el oleh pusat.

Plt Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil), Helfiansyah Djarab mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri pada 26 Agustus 2019 lalu mengenai krisis blangko KTP-el lantaran Kementrian Keuangan menolak pengajuan tambahan anggaran untuk empat juta blangko.

Saat ini, Disdukcapil di beberapa Kabupaten/Kota di Sumsel hanya dijatah 500 keping blangko KTP-el perbulannya. Jumlah itu sendiri jauh banyak berkurang karena biasanya Disdukcapil bisa mendapatkan ribuan keping blangko KTP-el dari pusat. “Sejak keterbatasan KTP-el dari Agustus lalu Disdukcapil di Sumsel hanya mendapatkan jatah 500 keping blangko saja perbulannya. Biasanya di Sumsel bisa mendapat jatah ribuan blangko, kami tidak tahu sampai kapan krisis blangko ini bisa berakhir,” kata Helfiansyah, 5 November 2019.

Lihat Juga :  Gubernur Terima Bantuan APD dari BUMN di Sumsel

Menurutnya, Kemendagri seharusnya memperbolehkan Disdukcapil di daerah mencetak blangko KTP-el sendiri. Pasalnya, hampir setiap hari banyak permintaan dari masyarakat untuk mencetak kartu penduduk. “Mungkin solusinya itu di daerah harus dilakukan pengadaan sendiri,” singkatnya.

Saat ini, masyarakat di Sumsel yang sudah melakukan perekaman KTP-el ada 5.882.034 atau sekitar 99,82 persen dari wajib KTP-el di Sumsel yang mencapai 5.892.508. “Yang paling banyak melakukan perekaman KTP-el itu Kota Palembang dengan 1.216.799 penduduk. Sedangkan yang terendah itu Kora Pagar Alam yang hanya 105.857 penduduk saja,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mengganti KTP-el mereka karena saat ini Kemendagri sedang krisis blangko KTP-el sehingga Disdukcapil hanya akan memprioritaskan untuk perekaman baru. “Percetakan untuk pengganti KTP-el yang rusak, hilang, pengantian elemen data agar diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) dulu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 2 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Lihat Juga :  Deru: Terapkan PSBB Kalau Terjadi Peningkatan

Reporter : Maulana

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close