PALEMBANG

Herman Deru: Jangan Kelola Dana Desa Secara Asal-Asalan

Sibernas.com, Palembang- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru meminta kepada seluruh pihak terkait untuk tidak mengelola dana desa secara asal-asalan. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa di Desa dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dan BUMD yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Novotel, Kamis (10/10/2019).

Deru mengatakan, sosialisasi ini sangat penting agar jangan sampai kepala desa di kabupaten/kota  di Sumsel mengelola keuangan dengan alokasi yang sangat besar tapi tanpa dibarengi dengan pengetahuan aturan yang memadai. Bahkan terkesan dikelola dengan asal-asalan. “Bagi kami sosialisasi ini menjadi angin segar. Karena selama ini dana desa kerap digunakan untuk membangun tugu untuk formalitas dan kemeriahan sesaat saja. Nah dengan adanya sosialisasi ini kita harap kepala desa dan masyarakat paham bahwa ada hak hak orang lain juga disitu seperti IKM, UMKM dalam azas keterbukaan. Mereka mestinya dapat bkerperan juga agar tidak mengikuti selera saja kepala desa. Lagi pula semua itukan harus ada payung hukumnya yakni peraturan bupati atau walikota,” katanya.

Lihat Juga :  APBD Tak Cukup Perbaiki 20 Halte, Pemkot Andalkan CSR

Lanjutnya, pihaknya juga berharap agar semua pihak dapat mengingatkan kepala desa agar melibatkan semua pihak dalam hal swakelola dana desa. Sehingga pengelolaannya tidak terbatas pada pengadaan barang dan jasa saja tapi sektor lainnya. “Inilah maksud saya ilmu dari sosialisasi ini harus ditularkan sesegeranya kepada masyarakat desa dan kepala desa. Untuk itu saya juga minta agar dari LKPP RI untuk mendampingi dinas PMD Provinsi  turun ke lapangan mensosialisasikan ini dan menjadikannya prioritas  supaya teman-teman kepala desa paham aturan,” ujar Deru

Deru menjelaskan, selama ini sering terjadi kebingungan  di kalangan kepala desa, karena alokasi dana yang demikian besar. Bahkan tak sedikit karena ketidakpahaman soal penggunaan dana tersebut, kepala desa justru harus berurusan dengan hukum. “Sebagai anak kepala desa saya miris melihat ini. Karena ketidak tahuan akhirnya dana itu mereka potong-potong sendiri tanpa perencanaan yang baik,” jelasnya.

Lihat Juga :  Ada 30 Ribu Titik Blank Spot, Pemkot Palembang Dapat 100 Titik Lampu Jalan Bantuan Developer

Lebih lanjut diungkapkannya, karena alasan itulah dirinya berharap sosialisasi ini masif dilakukan di Sumsel. “Saya berharap kegiatan ini dapat masif dilakukan di Sumsel karena mengingat topografi daerah Sumsel yang besar dan luas dengan jumlah desa dan kelurahan mencapai 3500,” ungkap Deru.

Sementara itu, Kepala LKPP RI Roni Dwi Susanto, mengatakan alokasi dana desa semakin tahun semakin meningkat hampir mencapai Rp70 triliun. “Jangan sampai kepala desa salah memanfaatkannya.  Soalnya saat ini yang terjadi jalan-jalan di kampung masih berantakan,” katanya seraya menambahkan bahwa konsep dana desa adalah swakelola. Untuk mengelolanya kepala desa bisa berkonsultasi ke pihaknya dan pada prinsipnya pengadaan harus efisien, efektif, harus bersaing terbuka dan akuntable.

Reporter : Mualana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.