PALEMBANG

Kawasan Kumuh Palembang Tersisa 1.422 Hektar

Sibernas.com, Palembang-Upaya pemerintah menggerus 58 titik kawasan kumuh di Palembang terus dilakukan dengan berbagai program kerja sama juga bantuan pusat selama dua tahun terakhir ini.

Dari luasan 2.032 hektar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih punya tugas 1.422 hektar lagi hingga 2023 target pemerintah pusat 0 persen kawasan kumuh.

Kawasan kumuh sendiri dilihat dari tujuh indikator diantaranya seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, soal drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Palembang Agus Kelana mengatakan, pengentasan kawasan kumuh di Palembang diantaranya melalui program Kotaku dan NUSP sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

“Kawasan kumuh Palembang dari 58 titik dengan total luasan 2.032 hektar yang sudah ditangani ada 610 hektar, ini memang masih luas dan perlu adanya kerja sama semua pihak untuk mengentas kawasan kumuh ini,” katanya usai membuka Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) di Hotel Aston, Selasa (3/9/2019).

Lihat Juga :  1573 Warga Binaan Kelas 1A Palembang Mendapatkan Remisi, Satu Diantaranya Hirup Udara Bebas

Menurutnya, salah satu kendala belum tuntasnya kawasan kumuh ini lantaran anggaran yang terbatas. Kawasan yang paling banyak kumuh diantanya kawasan pinggiran sungai yang mana seharusnya tidak boleh sembarang membangun bangunan di kawasan itu.

“Keterbatasan anggaran, tahun ini dari program Kotaku Rp67 miliar untuk 48 kelurahan,” katanya.

Kendala lainnya geografi Kota palembang khususnya wilayah kumuh yang berada di pinggiran sungai hingga ke kawasan kumuh yang berada di ilegal cluster (kawasan tidak resmi).

Sementara itu, Direktur pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Didiet Arief Akhdiat mengatakan, wilayah kumuh di Indonesia meningkatkan. Berdasarkan data 2014 ada sebanyak 38 ribu hektar wilayah kumuh  didapatkan dari SK- SK Bupati dan Walikota yang disampaikan di pusat tahun 2014 lalu.

Namun setelah dilakukan upgrading maka luasan wilayah kumuh ini bertambah menjadi 87 ribu hektar.

“Setelah dilakukan upgrading oleh Bupati Walikota  saat ini luasan wilayah kumuh bertambah secara nasional. Inilah yang harus kita selesaikan apalagi tantangan di perkotaan sangat tinggi,” katanya.

Lihat Juga :  1573 Warga Binaan Kelas 1A Palembang Mendapatkan Remisi, Satu Diantaranya Hirup Udara Bebas

Ia mengatakan kalau tak diselesaikan dari sekarang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

“Setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat termasuk penduduk yang tinggal di kota. Diperkirakan tahun 2025 68 persen populasi ini akan tinggal di perkotaan,” bebernya.

Karena itu, perlu dilakukan penataan di kawasan perkotaan dengan tepat yang harus dilakukan.

“Caranya tergangung kearifan lokal karena tak semua wilayah sama penanganannya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, wilayah Jawa merupakan wilayah yang paling banyak daerah kumuhnya karena daerah perkotaan yang besar ada disana.

“Saat ini capaian kerja kita di tahun  2019 8,815 hektar  dan kalau secara keseluruhan total  target 2015-2019 capaian 32,222. Ini artinya kekurangan 6000 an hektar lagi,” katanya.

Ia mengatakan, kendala selama ini yakni dana, masalah lahan sudah clean and clear dan lain sebagainya.

“Kita berharap semua target pekerjaan ini dapat diselesaikan,” ujarnya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi
Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.