PALEMBANG

Kepala Sekolah yang Potong Gaji Honorer, Harus Siap Kehilangan Jabatan

Sibernas.com, Palembang, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda tidak akan segan menyopot jabatan kepala sekolah jika berdasarkan audit ditemukan bukti pemotongan gaji honorer guru. Hal tersebut diungkapkan saat mengunjungi SD Negeri 226 Palembang, Rabu (28/8/2019).

Hal tersebut dilakukan lantaran belum lama ini tersebar kabar guru honor di salah satu SD di Plaju mengeluhkan gajinya dipotong oleh pihak sekolah.

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, sanksi kedisiplinan akan diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kepada kepala sekolah yang melakukan pelanggaran.

“Inspektorat dan Dinas Pendidikan (Disdik) akan melakukan audit. Jika ditemukan memang benar memotong gaji honorer maka siap-siap saja jika jabatannya kepala sekolah akan kita gantikan dengan yang lain, ini sanksi kedisiplinan dari pemkot,” katanya.

Menurutnya, pemotongan atau pengalihan gaji honor untuk keperluan sekolah tidak akan terjadi jika pengelolaan anggaran gaji dari Bantuan Operasional Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Nasional (Bosnas) dikelola dengan baik.

Lihat Juga :  Ada 30 Ribu Titik Blank Spot, Pemkot Palembang Dapat 100 Titik Lampu Jalan Bantuan Developer

“Sesuai dengan edaran sekitar di tahun 2016 atau 2018 disepakati bahwa tidak ada lagi penerimaan guru honor karena ini berkaitan dengan penggajian. Maka jangan sampai ada penerimaan guru honor tanpa sepengetahuan pemkot,” katanya.

Fitri mengatakan, pemotongan ataupun pengalihan gaji honor ini juga bisa dikarenakan aturan yang ditegaskannya baru-baru ini soal larangan adanya pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

“Sehingga kemungkinan sebelumnya seperti itu (memungut iuran dari wali murid) dan sekarang tidak jadinya kelabakan untuk bayar guru honor ini,” terangnya.

Ke depan, lanjutnya, diupayakan pemkot akan menaikan gaji honor guru ini sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Palembang. Sebab, meskipun gaji honorer sudah ada yang Rp3 juta per bulan, masih ada juga yang digaji Rp700 ribu per bulan.

“Imbau kepada kepala sekolah jika ada kesulitan penempatan guru jangan sampai melakukan pengangkatan honorer karena ini berkaitan dengan pembayaran gajinya. Kita akan upayakan penggeseran guru honor dari yang sudah banyak ke sekolah yang gurunya sedikit,” tuturnya.

Menurut Fitri, pihak sekolah harus mengembalikan uang gaji honorer yang dipotong tersebut sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

“Rencananya akan dikembalikan lagi oleh pihak sekolah ke guru yang mendapatkan pengalihan atau pemotongan itu. Jika sebelumnya dapat sekian harus dikembalikan lagi,” katanya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi
Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.