PALEMBANG

Masyarakat Wajib Sensus Penduduk Sendiri, Ini Caranya

Sibernas.com, Palembang-Untuk updating data kependudukan, masyarakat Kota Palembang diwajibkan untuk melakukan Sensus Penduduk mandiri secara online melalui website yang sudah disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai awal 2020.

Kepala BPS Kota Palembang Taupiq Hidayat mengatakan, Sensus Penduduk adalah kegiatan yang dilaksanakan BPS 10 tahun sekali untuk mencatat seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.

“Melalui sensus ini kita akan tahu jumlah penduduk meningkat atau tidak, tapi kemungkinan meningkat,” kata Taupiq Hidayat, Senin (26/8/2019).

Masyarakat Palembang diharuskan melalukan Sensus Online pada Februari 2020. Sensus online ini pendataan mandiri melalui Computer Assisted WEB Interviewing (CAWI), sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan pendataan secara mandiri.

Lihat Juga :  Performance Yuliana Ballet School 2024, Ini Manfaat Tari Ballet

Dengan mengisi data pribadi (KTP) atau keluarganya (KK) secara online melalui aplikasi berbasis web yang telah disiapkan oleh BPS dengan link https://sensus.bps.go.id.

“Jadi mencatat diri sendiri bisa dimana saja, bisa melalui smartphone, laptop, di mana saja dan kapan saja,” katanya.

Lantaran tidak semua masyarakat memiliki smartphone untuk menunjang aturan ini. Hingga diharapkan pemerintah dan masyarakat berpartisipasi. Pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi bebab sesuai dengan anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tertib administari.

“Setelah itu kita akan melakukan sensus ulang ke rumah-rumah langsung untuk mengisi data tambahan pada Juli,” katanya.

Hal ini juga dilakukan untuk menetribkan data kemiskinan di Palembang. Angka kemiskinan 2018 sebesar 10,95 persen sementara 2017 sebanyak 11 persen dari jumlah penduduk.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian menambahkan, angka masyarakat miskin Palembang dilihat dari angka Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan BPS.

“Penerima bantuan baik itu PKH maupun BPNT sesuai dengan angka BDT yang saat ini sebanyak 108 ribu Kepala Keluarga (KK). Maka kita juga lakukan pemutakhiran data untuk meminimalisir pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak termasuk dalam data BDT,” jelasnya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi
Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.