PALEMBANG

Disesuaikan Komponen, Bantuan PKH Pertahun Bisa Lebih dari Rp4Juta

Sibernas.com, Palembang-Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 52.225 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini menunjukkan jumlah masyarakat tidak mampu cukup banyak.

Kepala Dinas Sosial Heria Aprian mengatakan, masyarakat miskin masih cukup banyak. Di mana saat ini terdata masyarakat miskin 10,9 persen dari jumlah penduduk Palembang sekitar 1,7 juta. Dinsos meyakini Januari 2020, sudah ada data terbaru jumlah masyarakat miskin Palembang.

Bantuan PKH tersebut saat ini ditentukan oleh sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarga. Komponennya itu bantuan pendidikan SD Rp900 ribu pertahun, SMP Rp1,5 juta per tahun dan SMA Rp2 juta pertahun. Selanjutnya ibu hamil dan anak usia dini Rp2,4 juta dan penyandang disabilitas Rp2,4 juta per tahun.

Lihat Juga :  Ratu Dewa Janjikan Insentif RT dan RW Kota Palembang Naik

“Pemberian bantuan ini di dalam satu KPM itu maksimal memiliki empat komponen. Misalnya, anak sekolah SMA, SMP, SD dan disabilitas. Sehingga setahun KPM ini bisa lebih dari Rp4 juta. Tapi jika komponennya sedikit penerimaannya juga sedikit,” katanya, Kamis (15/8/2019).

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Azhari Romli mengatakan, selama ini pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) hasil sensus BPS tersebut. Dengan demikian penerima PKH tidak ada perubahan karena pusat menentukan berdasarkan hasil sensus BPS empat tahun lalu tersebut. Hal ini membuat kesan masyarakat miskin Palembang tidak berubah dan penerima PKH tidak tepat sasaran.

“Data itu sejak 2015, selama ini kita tidak bisa keluar dari data itu, karena itu Pemkot Palembang mendata sendiri. Kita sudah punya 800 petugas yang terjun mendata masyarakat miskin,” katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya pendataan ulang penduduk miskin, dipastikan jumlahnya akan lebih sedikit dari yang sekarang di angka 10,9 persen. Selain itu pihaknya menempelkan stiker di rumah masyarakat stiker Penduduk Miskin Palembang.

“Nantinya setelah validasi bisa saja satu digit,” ujarnya.

Sekarang lantaran ada perubahan komplementer jadi setiap keluarga menerima sesuai komponennya. Perubahan komplementer ini yang sebelumnya di 2017 setiap KPM mendapatkan nilai yang sama atau flat Rp1,89 juta per tahun.

“Dengan jumlah BDT yang tidak berubah, maka kita sensus ulang,” tegasnya.

Reporter : Kamayel Ar-Razi
Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *