PALEMBANG

Pemkot Palembang Diberi Waktu 30 Hari Guna Jalankan Tindakan Korektif Kenaikan PBB

SIBERNAS.com, Palembang – Pemerintah Kota Palembang diberi waktu 30 hari untuk menjalankan tindakan korektif yang diinginkan Ombudsman RI perwakilan Sumsel terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah di kantor Ombudsman, Senin (8/7/2019).

“Alhamdulilah Wali kota sudah hadir untuk menerima laporan kita, tindakan korektif yang dimaksud yakni mengevaluasi Perwali nomor 17 dan 18 tentang penetapan tarif PBB, selain itu dalam pembahasan tersebut berperan aktif melibatkan DPRD dan masyarakat,” jelas Adrian.

Ia meminta jika tindakan korektif itu sudah diselesaikan, pemkot segera lakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat baik melalui media cetak ataupun elektronik Sehingga masyarakat bisa tahu semua apa yang menjadi aturan baru dan hak kewajibannya.

Lihat Juga :  Viral Oknum Caleg DPRD Sumsel IlĀ  Masuk Ruang Rekapitulasi, Ini Klarifikasi PPK Sukarami

“Jika tak dilaksanakan, maka Ombudsman RI pusat yang akan langsung turun tangan dan di beri rekomendasi. Jika tidak dilaksanakan juga Sesuai dengan UU pemerintah daerah pasal 351 Kepala daerah bisa saja di berhentikan sementara dan sementara di berentikan, dia akan menerima diklat dari kemendagri tentang bagaimana cara menjalankan pemerintah yang baik,” katanya.

Selanjutnya, agar dalam proses perevisian tersebut juga ada revisi terhadap perwali yang mengatur tata cara pengajuan keberatan. Jika ada pengajuan keberatan dari masyarakat melibatkan pejabat Camat, Lurah, atau diwakili RT/RW setempat. Karena ada aduan masyarakat yang coba mengajukan keberatan tapi prosesnya panjang dan berbelit-belit.

“Akhirnya kami juga meminta revisi perwali yang mengatur tata cara pengajuan keberatan oleh masyarakat. Agar masyarakat gampang mengurus keberatan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang H Harnojoyo didampingi Sekda Kota Drs Ratu Dewa dan Kepala BPPD Palembang Sulaiman Amin, penuhi undangan Ombudsman RI perwakilan Sumsel terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

Lihat Juga :  PT Pegadaian Kanwil III Palembang Resmikan The Gade Creative Lounge di Unsri

Ada beberapa disampaikan untuk melakukan langkah korektif diantaranya melakukan stimulus kepada wajib pajak. “nanti kita konsultasikan dalam waktu cepat kebeberapa pihak, kenaikan pbb dampak dari pada penyesuaian objek nilai pajak,”

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan Ombudsman akan ada langkah-langkah korektif yang akan diambil untuk mengakomodir kehendak dari masyarakat.

“Salah satu langkah kita yang sudah berjalan adalah stimulus kenaikan tarif pajak, ini sedang kita persiapkan dan akan diterapkan setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak,” ujar Harnojoyo ketika dijumpai awak media

Reporter : Trijumartini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.