PALEMBANG

Adakah Keberuntungan Berpihak pada ‘Kabupaten Palembang Ulu’

Sebagian orang pesimis dengan wacana pembentukan Kabupaten Palembang Ulu. Tapi, rencana pencabutan moratarium pemekaran daerah di tahun 2020, menjadi secercah harapan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan Ulu, Kota Palembang.

SIBERNAS.com, PALEMBANG-Semangat pemekaran wilayah memang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amandemennya, yang mengamanatkan suatu keharusan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar tercapai suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemekaran wilayah kabupaten dan provinsi yang telah dilaksanakan di beberapa daerah membuktikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat hasil pemekaran yang signifikan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Namun demikian, banyak daerah yang gagal mengimplementasikan pemekaran wilayah.

Khusus di Sumatera Selatan (Sumsel), ada sejumlah daerah yang terbilang berhasil setelah dilakukannya pemekaran, di antaranya Kabupaten Banyuasin hasil pemekaran dari Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas Utara (Muratara) pemekaran dari Kabupaten Musirawas (Mura), Kabupaten Empatlawang hasil pemekaran dari Kabupaten Lahat, dan terakhir pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Kabupaten Muaraenim.

Terbaru, muncul gerakan pemekaran pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Palembang Ulu, yang digagas Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu (P3KPU). Upaya pemekaran tersebut dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat Seberang Ulu (SU) dan terakumulasi menjadi komitmen Kabupaten Palembang Ulu yang diwujudkan agar menjadi Daerah Otonomi Baru.

Bahkan, Presidium P3KPU sudah menggelar sarasehan dan deklarasi yang dihadari ratusan masyarakat di Aula Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sumatera Selatan, Jakabaring, Senin (10/6/2019).
Lantas, apa yang menjadi dasar Presedium P3KPU untuk mewujudkan Kabupaten Palembang Ulu? Padahal, usulan pemekaran sejumlah daerah di Sumatera Selatan, seperti Kikim Area, Kabupaten Gelumbang, serta Kabupaten Banyuasin Timur, belum juga menemui titik terang, karena Pemerintah Pusat sampai saat ini tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

Banyak hal yang dipertimbangkan mengapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan tetapi harus dikaji dan ditelaah dengan mendalam. Berikut wawancara khusus redaksi As SAJIDIN bersama Ketua Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu (P3KPU) Suparman Romans di Sekretariat P3KPU, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II.

Ketua Presidium Suparman Romans

Menurut Suparman Romans, rencana pembentukan Kabupaten Palembang Ulu merupakan lanjutan dari wacana yang pernah dicetuskan pada tahun 2006. Saat itu, mereka bersama tokoh masyarakat di kawasan Palembang Ulu membuat sebuah gagasan pemekaran pembentukan Daerah Otonomi Daerah dengan konsep kota. Di mana saat itu, mereka ingin membuat format kota kembar, Palembang Ilir dan Palembang Ulu.

“Setelah beberapa kali melakukan konsolidasi dan menyebar questioner, respon masyarakat sangat luar biasa. Namun, saat dibawa ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kami mendapat arahan untuk membentuk kabupaten, namun untuk membentuk sebuah kabupaten harus memiliki lima kecamatan, dan saat itu kami terhambat karena baru memiliki empat kecamatan, sehingga wacana itu menjadi stagnan (terhenti-red),” jelas Suparman Romans.

“Namun, di tahun 2019, wacana membentuk Kabupaten Palembang Ulu muncul lagi, apalagi setelah Jakabaring menjadi sebuah kecamatan, dan ini menjadi dasar bagi kami untuk menindaklanjuti pekerjaan rumah (PR) yang tertunda. Apalagi, respon masyarakat luar biasa, dan pada deklarasi di DPD RI kemarin dihadiri 200 orang, dan mereka sangat mendukung rencana pemekaran Kabupaten Palembang Ulu,” tambahnya.

Lalu kenapa namanya harus Kabupaten Palembang Ulu? Menurutnya, nama Palembang Ulu dipilih karena menunjukkan karakteristik tersendiri dan memiliki ikatan emosional, serta historis agar jangan melupakan masyarakat Palembang di bagian Ulu. Selain itu, jika berbentuk kabupaten maka akan lebih leluasa menyerap dana dari pusat.

“Memang di dalam persepsi negatif kita turun grade (kelas-red), tadinya masyarakat kota menjadi masyarakat kabupaten, identik dengan masyarakat pedesaan. Kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memberikan pilihan status masyarakat kota dengan rasa desa, atau kita masyarakat desa dengan rasa kota, saya rasa pilihan kedua yang lebih baik,” beber Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang itu.

Dia menjelaskan, saat ini ada lima kecamatan yang akan mereka rangkul masuk ke Kabupaten Palembang Ulu, yakni Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, Seberang Ulu (SU) II, Kertapati, Jakabaring, dan Plaju. Tidak tertutup kemungkinan nantinya juga akan menarik kecamatan dari kabupaten tetangga yang berbatasan seperti Mariana dan Ibul Besar dari Kabupaten Ogan Ilir (OI), serta satu kecamatan di ujung daerah Kertapati yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Muaraenim.

“Mewujudkan pemekaran Kabupaten Palembang Ulu adalah tantangan dan menjadi semangat kami untuk mewujudkan target dan harapan dari masyarakat. Kita memang terikat kebijakan moratorium pemekaran daerah, namun komunikasi dengan teman di DPR RI, pada tahun 2020 kebijakan moratorium itu akan dicabut, dan ini peluang kita untuk kejar tayang, untuk mengejar kawan-kawan yang sudah berjuang terlebih dahulu seperti Kabupaten Gelumbang dan Banyuasin Timur, dan Kikim Area yang sempat tertunda karena kebijakan moratorium. Ini peluang untuk ikut serta dalam paket usulan itu di tahun 2020,” beber dia.

Lihat Juga :  Performance Yuliana Ballet School 2024, Ini Manfaat Tari Ballet

Lalu bagaimana dengan kajian akademik, karena sebuah daerah pemekaran harus melalui kajian akademik terlebih dahulu. Suparman menjelaskan, saat ini tim mereka sudah bekerja, dan mereka juga sudah mengirim tim ke Jakarta dan Malang untuk berkonsultasi dengan para pakar, serta berkonsultasi dengan kosultan pemekaran. Setelah itu, baru merumuskan naskah akademik dan akan dirumuskan melalui uji kelayakan.

“Selanjutnya baru diuji akademisi. Kami sudah komunikasi dengan akademisi yang paham betul masalah pemekaran dan otonomi daerah dari Universitas Sriwijaya (Unsri),” tambah dia.

Disinggung mengenai potensi kawasan Seberang Ulu, yang nantinya bisa menjadi penyumbang bagi Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Palembang Ulu, kata Suparman, kawasan Seberang Ulu memang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) tambang, namun kawasan Seberang Ulu adalah daerah transit, bahwa hampir semua lalu lintas batubara ada di Palembang Ulu, yakni kawasan Kertapati. Kemudian, ada juga aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), aset nasional Pertamina, aset lokal pabrik karet dan juga tempat strategis pariwisata yaitu Sport Tourism di Jakabaring Sport City (JSC).

“Ini modal sangat besar, luar biasa untuk kita bisa menata pertumbuhan ekonomi Seberang Ulu. Untuk kawasan Jakabaring, secara psikologis sudah kita duga Palembang tidak akan melepas, tapi apabila rakyat berkehendak, jangankan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat pun akan mengambil kebijaksanaan dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Yang penting kita hilangkan image, sebagian seklompok masyarakat, bahwa ini kepentingan sekelompok orang yang berkumpul di Presidium. Kita akan buktikan, kita jawab keraguan mereka, sinisme mereka kita bukitkan di lapangan. Kita lihat, masyarakat mendukung tidak gerakan yang dilakukan Presidium untuk mewujudkan Kabupaten Palembang Ulu,” pungkasnya.

Penulis : Zahid Blandino

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.