SUMSEL
Trending

Tidak Boleh Nikah Satu Kantor, Karyawan PT KAI Ancam Mogok Kerja

SIBERNAS.com, PALEMBANG-Sejak bulan Maret tahun 2018, Direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluarkan larangan penempatan pekerja yang berstatus suami istri dalam satu penempatan atau dalam satu kedudukan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Manajemen KAI jelas menyebutkan bahwa pekerja yang berstatus pasangan suami istri (Pasutri) ditempatkan pada tempat yang terpisah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dampak dari peraturan ini, pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai pegawai KAI harus dipisahkan. Hal ini memicu protes dari pekerja PT KAI dan meminta agar peraturan ini segera dicabut.

Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) se-Jawa dan Sumatera Edy Suryanto menjelaskan, jika peraturan ini sangat melanggar hak asasi. Ia menegaskan jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, SPKA mengancam untuk mengadakan aksi atau bisa lebih jauh, yakni mogok kerja.

Lihat Juga :  Gerai Sembako OKI, Sediakan Pangan Murah Terjangkau

“Ada sekitar 150 pasangan sesama pegawai KAI yang dipisahkan akibat peraturan ini. Bisa dibayangkan berapa banyak kasih sayang yang terzolimi, bukan hanya antara suami istri bahkan dengan anak-anak. Ditambah lagi, tak ada penambahan tunjangan setelah ditempatkan di tempat baru,” ungkap Edy usai memimpin rapat pimpinan SPKA masing-masing Divre dan Daops di Hotel Batiqa Palembang, Jumat (21/6/2019).

Ia menganggap bahwa dengan dikeluarkannya peraturan direksi yang dimaksud, manajemen KAI telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karena tidak mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua isi dan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 5 PKB.

“Tuntutan ini akan kami layangkan langsung kepada Direksi PT KAI. Jika tidak didengar kami akan adakan aksi yang diikuti seluruh pekerja PT KAI. Jika dengan aksi juga tidak ada perubahan, jalan terakhir kami akan mogok kerja, sehingga berdampak pada berhentinya operasional kereta api,” tegasnya.

Selain itu, SPKA juga ada aspirasi lain yang akan di sampaikan kepada Direksi PT KAI, yakni terkait pada Pasal 31 bahwa dasar penetapan gaji pokok pekerja didasarkan pada Tabel Dasar Perhitungan Iuran Pegawai (TDPIP) gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku dikalikan 110%. Sementara tim DPP SPKA menemukan hanya 105,2 % yang di terima pekerja KAI dari gaji pokok PNS.

“Artinya masih ada 4.8% lagi. Jadi kami juga menuntut itu guna memenuhi Pasal 31 yang dimaksud”, pungkasnya.

Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.