PALEMBANG

Terus Dikebut, Validasi Penerima PBI Didata ke RT

SIBERNAS.com, PALEMBANG-Pemenuhan kuota penerima Program Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang masih kurang sekitar 25 ribu terus di kebut dan ditargetkan tahun ini juga rampung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang dr Letizia mengatakan, dari 25 ribu masyarakat Kota Palembang yang belum masuk kuota mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai Perwali (Peraturan Walikota) tetap bisa berobat gratis. Ini juga didukung, karena secara anggaran sudah ada.

“Ini anggarannya baik yang sifatnya bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) Kota Palembang, Bantuan Provinsi maupun dari CSR perusahaan ataupun cukai rokok memang sudah ada,” kata dr Letizia, Jumat (21/6/2019).

Lihat Juga :  Belum 100 Persen Capaian KIS, Pemkot Palembang Jemput Bola

Untuk penerima Program Bantuan Iuran (PBI) di Kota Palembang dari APBN sebanyak 433.749 jiwa, sedangkan di luar APBN sampai 94.071, ini data yang sudah dianggarkan oleh APBD Kota Palembang, bantuan provinsi dan cukai rokok.

Setidaknya untuk PBI dari anggaran pemkot mencapai Rp17 miliar untuk menanggung sebanyak 61.954 jiwa penduduk tidak mampu.

“Ini total anggaran untuk satu tahun, dulunya Jamkesda sekarang KIS atau BPJS Kesehatan semua,” jelasnya.

Selain menggunakan anggaran APBD Kota Palembang, PBI kota Palembang juga menerima bantuan provinsi mencapai 16.952 jiwa dengan total bantuan sampai Rp4,678 miliar, serta bantuan yang dari perusahaan rokok, dimana sesuai ketentuan sekarang ada bagian untuk membantu masyarakat tidak mampu melalui PBI 9.353 jiwa atau sebesar Rp2,581 miliar.

Lihat Juga :  Jadi Tempat Parkir Ojol, Jalan di Depan PIM Dipasang Barrier

“Jadi, dari kuota yang belum terpenuhi sebanyak 25 ribu secara keseluruhan, baik anggaran APBN, APBD kota Palembang, Bantuan Provinsi dan Cukai Rokok. Target kita memang selesai di tahun ini, apalagi secara keseluruhan kuota ini sudah terselesiakan sekitar 85 persen,” katanya.

Menurutnya, masih adanya masyarakat kurang mampu yang belum tercover KIS, karena proses pendataan dilapangan.

“Agar kuota ini terpenuhi semuanya kita, khususnya disini Dinsos melakukan pendataan dengan melibatkan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan, yakni RT. Sekarang dari RT-RT kita minta pendataan masyarkat miskin yang ada di lingkungannya,” jelasnya.

Reporter : Pitria
Editor : Zahid Blandino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.