BERITA UTAMAPOLITIK

Jawaban KPU Palembang Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

SIBERNAS.com PALEMBANG-Sebanyak
lima komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu.

Penetapan status tersangka tersebut setelah sebelumnya penyidik Polresta Palembang menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang dengan tanda bukti lapor No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, pada (22/5/2019).

Lima tersangka komisioner KPU Palembang tersebut yakni berinisial EF (Ketua KPU Palembang), Al (Komisioner KPU Kota Palembang), YT (Komisioner KPU Kota Palembang), AB (Komisioner KPU Kota Palembang), dan SA (Komisioner KPU Kota Palembang).

Ketika dikonfirmasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Palembang Eftiyani menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum, setelah ia bersama empat komisioner lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Eftiyani mengatakan, dalam proses Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada (27/4/2019) lalu di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah dilakukan sesuai prosedur.

Di mana dalam prosesnya, seluruh penyelenggaraan telah diketahui oleh KPU Sumsel. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, menurut Eftiyani, sebelumnya mengajukan untuk melakukan PSL di 70 TPS.

“Dari hasil konsultasi KPU Provinsi Sumsel, kita melakukan identifikasi. Munculah di lapangan dari 70 TPS itu, 13 yang mau melaksanakan PSL, 57 yang tidak mau (melaksanakan PSL),” kata Eftiyani, Sabtu (15/6/2019).

Atas dasar tidak mengikuti petunjuk tersebut, KPU Palembang pun akhirnya dilaporkan Bawaslu ke Gakkumdu lantaran diduga melakukan pelanggaran.

Sejak dilaporkan, seluruh komisioner KPU Palembang pun telah dua kali dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik. Pada pemeriksaan terakhir, Jumat (14/6/2019), Eftiyani dan empat komisonernya langsung ditetapkan tersangka.

“Kami tidak berniat sedikitpun untuk menghilangkan hak suara. Bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja kami sebagai penyelenggara pemilu, dengan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi sebagai atasan kami di Sumsel,” tegasnya.

Lihat Juga :  Jarak Pandang Rendah, Banyak Penerbangan Delay Akibat Asap

“Sebagai warga negara yang baik, kami akan ikuti proses hukum hingga selesai,” tutupnya.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan menilai ada kejanggalan terkait penetapan status tersangka terhadap ketua dan empat Komisioner KPU Kota Palembang, mengingat kasusnya dianggap tak cukup unsur.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengatakan, bahwa dugaan pihak kepolisian yang menyebut KPU Palembang tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) sehingga menyebabkan warga kehilangan hak suara adalah tidak tepat.

“Bawaslu mengusulkan PSL di 60 TPS, lalu diputuskan KPU Palembang 15 TPS, 45 sisanya tidak dilaksanakan karena memenuhi syarat, maka putusan itu sudah sesuai prosedur penyelenggaraan pemilu, jadi tidak ada niat menghilangkan hak suara,” ujar Hepriyadi, usai diperiksa sebagai saksi meringankan dalam kasus itu, selama sembilan jam.

Menurutnya, PSL dilaksanakan jika TPS bersangkutan mengusulkan diri, ada pun jika usulan tersebut rekomendasi Bawaslu maka KPU Palembang menjadikannya pertimbangan mengenai kelengkapan syarat, tidak ada kewajiban untuk diikuti.

PSL tidak dilaksanakan di TPS yang direkomendasi Bawaslu karena masyarakat di TPS tersebut enggan memilih lagi atau memang sudah selesai mencoblos meskipun hanya separuh dari DPT.

Dengan demikian pelaksanaan PSL sebetulnya bukan kehendak KPU sendiri, kata dia, sehingga unsur peradilan tidak cukup dan pihaknya akan membela Ketua serta Komisioner KPU Palembang dengan mengawal kasus tersebut.

“Ini namanya proses hukum dan kami hargai, tentu Polresta Palembang punya keyakinan melalui dua alat bukti, namun kami akan membela serta mendukung KPU Palembang,” ujarnya pula.

Ia juga menegaskan kasus tersebut tidak mengubah hasil pemilu, dan pihaknya memandang status tersangka KPU Palembang adalah risiko pemilu sebagai penyelenggara.

Lihat Juga :  Jarak Pandang Rendah, Banyak Penerbangan Delay Akibat Asap

“Semoga Allah menunjukkan mana yang benar dan salah,” demikian Hepriyadi.

Pelanggaran Pemilu

Kapolresta Palembang Komisaris Besar Didi Hayamansyah membenarkan penangkapan tersangka tersebut, Sabtu (15/6/2019). Kelima tersangka yakni Ketua KPU Palembang EF, serta empat Komisioner lainnya, yakni YT, AB, AI, dan SA.

“Penetapan tersangka sesuai penyidik yang melakukan gelar perkara di hari yang sama,” ujar Didi.

Penetapan tersangka tersebut sebagai tindak lanjut laporan yang dibuat Bawaslu Kota Palembang kepada Gakkumdu, yang menilai para komisioner KPU Kota Palembang tidak menjalankan rekomendasi digelarnya pemungutan suara ulang (PSU).

Rekomendasi PSU dikeluarkan Bawaslu kepada KPU karena banyak daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak dapat mencoblos akibat kekurangan surat suara. Karena hal tersebut, banyak warga di kawasan Ilir Timur II, Palembang yang kehilangan hak pilihnya saat gelar PSU 27 April 2019.

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Palembang Komisaris Yon Edi Winara menambahkan, laporan Bawaslu tersebut tertuang dalam nomor LPB/1105/V/2019/Sumsel/Resta.

Lima komisioner KPU Palembang tersebut diduga melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 554 subsider Pasal 510 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Kita sudah tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemilu sejak 11 Juni kemarin. Pemeriksaan sebagai saksi sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Pemeriksaan masih berjalan dan mereka akan diperiksa sebagai tersangka,” ujar dia.

Selain pemeriksaan para tersangka, Yon berujar, penyidik pun telah memeriksa pelapor, saksi, anggota KPU Palembang, serta saksi ahli. Pihaknya pun masih mengumpulkan bukti lanjutan untuk memperkuat penyelidikan.

“Penyelidikan terus berjalan, seluruh pihak termasuk tersangka kana kita periksa secara bertahap,” ungkap dia.

Editor : Zahid Blandino

Tags

BERITA TERKINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close